Wednesday, 27 September, 2017 - 04:10

Mantan Kepala BPLH Parimo Dituntut Dua Tahun Penjara

ILUSTRASI - Persidangan. (Grafis : Google image)

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa mantan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Muhammad Idrus dengan pidana penjara selama 2 tahun, dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, Selasa, 27 Desember 2016.

JPU, Reza Hidayat dalam tuntutannya menyebutkan bahwa terdakwa Muhammad Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sehingga terdakwa Muhammad Idrus dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun, dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Selain terdakwa Muhammad Idrus, JPU juga menuntut terdakwa Abdul Wahid Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
 
Kedua terdakwa tersebut terbukti melakukan korupsi dana pembangunan taman hijau atau taman kahati di kawasan alun-alun Kantor Bupati Parigi Moutong (Parimo) tahun 2012.

Bahwasanya, terdakwa Muhammad Idrus terjerat dalam perkara ini karena kapasitasnya saat itu sebagai Kepala BPLH Parimo dan juga sebagai Pengguna Anggaran. Sedangkan terdakwa Abdul Wahid kapasitasnya saat itu sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK). Kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah Kabupaten Parimo senilai Rp 354.983.322.06

Kedua terdakwa itu terjerat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan taman hijau atau taman kahati di kawasan alun-alun Kantor Bupati Parimo, dengan total anggaran senilai  Rp 800 juta lebih dari APBD tahun 2012.

Diketahui, bahwa perkara ini merupakan pengembangan perkara sebelumnya dengan terdakwa Abdulla Badja. Kini dia sudah terbukti korupsi dan divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Palu. Usai mendengar tuntutan JPU, Majelis.Hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan untuk dibacakan pekan depan.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.