Sunday, 22 October, 2017 - 03:32

Mantan Kepala SDN Taring Rugikan Negara Rp63 Juta

ILUSTRASI - Korupsi. (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Kasus Dugaan Korupsi Bansos

Palu, Metrosulawesi.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu telah menjadwalkan sidang perdana perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) rehabilitasi ruang kelas SDN Taring, Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli tahun 2015/2016.

Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Lilik Sugihartono kepada Metrosulawesi, Senin, 17 April 2017.

Lilik mengatakan, pihaknya telah menerima berkas perkara Tipikor dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli  di Ogotua terkait dugaan korupsi dana Bansos rehabilitasi ruang kelas SDN Taring tahun 2015/2016 dengan terdakwa Tri Hartati pekan kemarin.

Ketua Pengadilan Negeri Palu telah menunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan Majelis Hakim telah menjadwalkan sidang perdana perkara itu dalam pekan ini.

"Jadwal sidang itu ditentukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan kalau tidak ada halangan dalam minggu ini sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU dilaksanakan," katanya.

Dalam berkas tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Tri Hartati selaku Kepala SDN Taring saat itu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp 63.649.000.

Dana Bansos rehabilitasi ruang kelas SDN Taring tersebut bersumber dari APBN Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 dengan pagu angaran sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pekerjaan rehabilitasi tiga ruang kelas SDK Taring yang rusak berat senilai Rp 230.192.000.

Ruang kelas SDN Taring termasuk dalam kategori ruang kelas rusak berat yang harus direhab.

"Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait