Friday, 17 August, 2018 - 17:25

Mantan Plt Dirut Perusda Dibui 5 Tahun

Palu, Metrosulawesi.com - Mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Sulteng, Henning Mailili divonis dengan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa Henning Mailili dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Pasalnya, terdakwa Henning Mailili terbukti melakukan korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulteng tahun 2015 yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp969.819.210.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 31 Mei 2018.

Majelis Hakim Ketua, Ernawati Anwar yang didampingi Margono dan Darmansyah masing-masing Hakim anggota dalam putusannya, fakta yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa terdakwa Henning Mailili terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana penyertaan modal sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah  dan ditambah dengan  UU nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Sehingga, terdakwa Henning Mailili divonis dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda senilai Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp874.319.200  subsidair 1 tahun penjara.

Bahwasanya, terdakwa Henning Mailili saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pembangunan Sulteng dan juga sebagai Plt Dirut PT Pembangunan Sulteng mengantikan Ichsan Loulemba yang mengundurkan diri sebagai Dirut PT Pembangunan Sulteng.

Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pada tahun 2015 silam, PT Pembangunan Sulteng mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng senilai Rp2,4 miliar. Kemudian dari jumlah anggaran tersebut, terdakwa Henning Mailili mengelolah sendiri dana tersebut tanpa melibatkan staf keuangan maupun Komisaris. Terdakwa Henning Mailili mengelolah sendiri dana penyertaan modal tersebut mulai dari pencairan dana, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabkan dana penyertaan modal tersebut tidak pernah pencatatan atau pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Penggunaan dana tersebut juga tidak berdasarkan rancangan anggaran kegiatan perusahaan (RAKP) maupun rencana anggaran biaya (RAB) perusahaan yang menyebabkan pemanfaatan dana tersebut tidak terarah dan tidak memiliki dasar hukum.
 
Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa dari total kerugian negara senilai Rp969.819.210 dalam perkara ini. Terdakwa Hennning Mailili terbukti menggunakan dana untuk kepentingan pribadi senilai Rp Rp874.319.200. Sedangkan sisanya senilai Rp112.500.000 ditanggung oleh Helmy Yambas dan Muhammad Hajir Hadde selaku Komisaris PT Pembangunan Sulteng saat itu.

Usai membacakan putusan, Majelis Hakim Ketua Ernawati Anwar memberikan kesempatan kepada terdakwa dan JPU untuk pikir-pikir selama 7 hari. Apabila waktu pikir-pikir yang ditentukan oleh undang-undang tidak menyatakan sikap, maka di anggap menerima putusan.


Editor: Syamsu Rizal