Saturday, 24 June, 2017 - 07:40

Masyarakat Jangan Percaya Pelunasan Utang

TEMU WARTAWAN - Kepala OJK Sulteng (kiri), Kepala BI Sulteng (kanan) dan pihak Polda Sulteng memberikan penjelasan tentang investasi bodong, di salah satu warkop di Palu, Jumat 10 Maret 2017. (Foto : Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

Waspada Investasi Bodong di Sulteng

Palu, Metrosulawesi.com - Belakangan marak lembaga atau perusahaan yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke lembaga industri jasa keuangan (IJK). Hal ini dapat merugikan IJK, pun dengan nasabah.

Guna mengantisipasi hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Polda Sulawesi Tengah mengimbau seluruh masyarakat agar melaporkan jika menemukan adanya lembaga yang menawarkan janji pelunasan utang.

Di beberapa daerah di Sulawesi Tengah muncul modus penawaran dan ajakan pelunasan utang oleh lembaga yang mengatasnamakan UN Swissindo World Trust International Orbit. Bahkan sejumlah lembaga jasa keuangan di Sulawesi Tengah sudah melaporkan ada beberapa nasabahnya yang terdampak oleh UN Swissindo.
Sedikitnya ada 11 lembaga atau perusahaan investasi bodong yang terdata di Sulawesi Tengah, salah satunya UN Swissindo.

Menanggapi hal ini, OJK, BI dan Polda Sulawesi Tengah menggelar Temu Wartawan, Jumat 10 Maret 2017. Pada pertemuan bertema Waspadai Janji Pelunasan Kredit Oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab itu, pihak otoritas mengimbau agar masyarakat mewaspadai penawaran dari perusahaan atau lembaga yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank, perusahaan pembiayaan maupun lembaga jasa keuangan lainnya.

“Terkait hal tersebut (investasi bodong) OJK menyatakan bahwa praktik tersebut tidak dibenarkan karena dapat merugikan industri jasa keuangan dan masyarakat,” ungkap Kepala OJK Sulawesi Tengah Syukri A Yunus di kegiatan yang berlangsung di Warkop Ansor, Jalan Lasoso, Palu.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang lazim berlaku di perbankan maupun lembaga pembiayaan.

“Oleh karena itu, OJK mengajak semua pihak khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, OJK juga sedang berkoordinasi dengan lembaga dan otoritas terkait guna mencegah adanya kerugian bagi industri jasa keuangan dan masyarakat.

Kepala BI Sulawesi Tengah Miyono, juga memberikan imbauan serupa. “Agar masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap penawaran atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut.

Oleh perusahaan investasi bodong ini, berbagai modus operandi digunakan. Untuk janji pelunasan utang, biasanya lembaga tersebut menjanjikan pelunasan utang kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank atau IJK lainnya.

Kemudian lembaga tersebut juga mencari korban yang terlibat kredit macet untuk diselesaikan utangnya tanpa harus membayar utang. Pihak lembaga invetasi bodong biasanya menggunakan jaminan Sertifikan Bank Indonesia (SBI) atau surat berharga lainnya yang dikeluarkan oleh BI.

Agar utang nasabah dapat dilunasi, lembaga investasi bodong ini biasanya meminta korban membayarkan sejumlah uang pendaftaran untuk menjadi anggota, dan utang rakyart Indonesia sudah dilunasi melalui pembayaran non tunau kepada BI.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami informasikan bahwa hal tersebut tidak benar dan merupakan penipuan dan penyalahgunaan nama Bank Indonesia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan dan kepentingan pribadi,” ujar Miyono.

Terkait dengan sertifikat BI dan surat berharga lainnya yang diduga dikeluarkan oleh piha bank sentral, menurut Miyono, merupakan surat-surat palsu.

“Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan berkaitan dengan hal tersebut,” tandasnya.

Guna menghindari semakin maraknya investasi bodong tersebut, pihak-pihak yang merasa telah dirugikan diharap melakukan upaya hukum sesuai koridor hukum yang berlaku agar terdapat kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar pada IJK akibat prilaku pihak tidak bertanggung jawab.

Pihak kepolisian juga mengimbau hal serupa.

“Kedepan kita akan sosialisasikan juga ke masyarakat terkait investasi yang merugikan masyarakat tersebut,” ujar Kasubdit Eksus Krimsus Polda Sulteng AKBP Idham Mahdi.

Pihak kepolisian mengaku akan menindaklanjuti setiap laporan terkait investasi bodong itu. Hingga saat ini sudah ada sejumlah laporan yang masuk dan tengah ditindak lanjuti.

Sedikitnya ada 11 lembaga atau perusahaan investasi bodong yang terdata di Sulawesi Tengah, salah satunya UN Swissindo. Soal jumlah korban dan nominal kerugian akibat kasus ini belum terdata, karena sebagian korban malu untuk mengungkap nominal kerugian akibat investasi bodong.

Selain lembaga terkait, kerjasama antar masyarakat dan stakeholder sangat penting untuk mencegah meluasnya investasi bodong di Sulawesi Tengah.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.