Saturday, 18 November, 2017 - 01:39

Masykur: Gubernur Emosional dan Reaktif

Muh Masykur. (Foto : Dok Metrosulawesi)

"Ini seolah di luar nalar sehat kita, gubernur melalui Asisten II dan Karo Humas, merespons dorongan negosiasi dengan emosional dan tidak konstruktif," - Muh Masykur, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng

Palu, Metrosulawesi.com - Fraksi Partai Nasdem menyayangkan sikap Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang disampaikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bunga Elim Somba dan Kepala Biro (Karo) Humas Ridwan Mumu yang terkesan emosional dan reaktif, terkait dorongan Fraksi Nasdem untuk negosiasi Partisipating Interest (PI) 10 persen pada Donggi Senoro LNG.

"Ini seolah di luar nalar sehat kita, gubernur melalui Asisten II dan Karo Humas, merespons dorongan negosiasi dengan emosional dan tidak konstruktif," ujar Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulawesi Tengah, Muh Masykur, Selasa 31 Januari 2017.

Masykur menerangkan, bahwa negosiasi PI itu berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 tahun 2016, tentang Ketentuan Penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja migas dan gas bumi memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mendorong negosiasi.

“Dalam pasal 2 memiliki syarat sebagai berikut, Pertama, harus dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perseroan, yang kepemilikan sahamnya paling sedikit 99 persen dimiliki pemerintah daerah,” ujarnya.

Lanjutnya, syarat kedua, penawaran PI 10 persen pada BUMD dilaksanakan dengan ketentuan, lapangan di daratan dalam satu provinsi atau perarian lepas pantai paling jauh sampai dengan empat mil laut, penawaran PI 10 persen diberikan pada satu BUMD, yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati, wali kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

Sementara itu, untuk perairan lepas pantai dengan jarak di atas empat mil laut diukur berdasarkan garis pantai, dan dikoordinasikan dengan gubernur lainnya yang bersangkutan dengan wilayah kerja migas. 

Sebelum pengajuan dilakukan, seharusnya sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan bangun BUMD atau perseroan yang ditunjuk Gubernur untuk melaksanakan negosiasi.

“Yang kami tanyakan mengenai tahapan-tahapan yang disebutkan diatas. Faktanya, kita belum tahu apa yang sudah dilakukan gubernur mengenai tahapan ini, bukan wacana, ” tegas Masykur.

Masykur menyayangkan sikap Gubernur yang tidak kunjung memahami tujuan PI dalam kerangka terobosan politik ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan jawaban Gubernur melalui Karo Humas dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

“Yang kami tanyakan, sudah sampai tahap mana upaya negosiasi dilakukan. Kami menangkap kesan tidak ada upaya yang luar biasa dilakukan oleh Gubenur. Pemprov masih terjebak dengan logika pembukaan wilayah kerja migas baru. Padahal kontrak DSLNG sudah berjalan. Kita punya hak untuk mengajukan hak partisipasi. Itu substansinya,” tandasnya.
 
Dalam konteks ini lanjut Masykur, tidak memperdebatkan antara orang bodoh dan orang pintar, biarlah rakyat yang menilai itu. Pihaknya hanya mendesak terkait dengan upaya atau terobosan Gubernur berkaitan dengan negosiasi PI pada wilayah kerja migas proyek Donggi Senoro.

“Contoh sederhana bisa belajar pada Blok Masela dan Mahakam, Pemda Maluku dan Kalimanta Timur sama-sama agresif, mempersiapkan BUMD dan syarat-syarat pengajuan. Contoh lain, beberapa hari yang lalu, Bupati Banggai Herwin Yatim menghadap, bersama dengan kepala daerah dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas lainnya pada menteri ESDM, terkait dengan PI 10 persen,” jelasnya sembari menambahkan jika Gubernur tidak ikut dalam rombongan kepala daerah itu.

“Yang membedakan kita dengan Masela dan Mahakam, proyek belum berjalan, sementara Donggi Senoro sudah berjalan, tetapi kan ada hak kita untuk memveto di belakang hak PI. Yang tidak bisa itu, kalau ada individu yang telah lebih duluan melakukan deal-deal dengan Donggi Senoro, dan sengaja mengaburkan peluang ini. Adalah hal mustahil dan omong kosong bila keinginan meminta PI 10% tapi tidak menyiapkan tahapan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan,” lanjutnya tegas.
 
Ini dimaksudkan agar ada kepastian sikap secara transparan menjalankan tahapan negosiasi PI 10%.  Sehingga jelas ada nilai pendapatan daerah bisa membangun infrastruktur, pembangunan pertanian, nelayan plus infrastruktur untuk memperkuat nilai jual hasil pertanian, perkebunan dan nelayan. Selain itu, bila berjalan yang dimaksud tersebut, tentunya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menaikkan income perkapita masyarakat.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.