Friday, 17 August, 2018 - 15:46

Masykur: Jangan Biarkan Pemerintah Desa Jalan Sendiri

Muh Masykur. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sejak Dana Desa dikucurkan perdana tahun 2015 sebagai babak baru pendistribusian anggaran untuk pembangunan wilayah pedesaan. Di era pemerintahan saat ini, negara memberi kewenangan kepada pemerintah desa mengelola anggaran secara mandiri melalui dana desa, sesuai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jika ditilik sejak dana desa dikelola pemerintah desa di Sulawesi Tengah, banyak capaian yang telah dihasilkan, terutama dibidang infrastruktur pedesaan seperti prasarana jalan, saluran irigasi dan air bersih dan lainnya termasuk operasional Pemdes. Namun dibalik "berkah" dana desa, seolah terselip "petaka" yang bisa saja mendera aparat pemerintah desa, kapan saja dan dimana saja.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muh Masykur, menyampaikan memang ada persoalan melilit pemerintah desa di Sulawesi Tengah, terutama konsistensi antara perencanaan, implementasi dan realisasi program pembangunan. Ditambah ribetnya teknis pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Soal tersebut jika diabaikan dan lamban diantisipasi, akan menjadi "petaka" bagi pemerintahan desa, kaitannya dengan trust masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Sementara ekspektasi dan harapan publik terhadap pengelolaan program dana desa terbilang tinggi atas jawaban aneka soal di desa. Jika ditaksir, setiap tahun sekitar Rp2 triliun dana desa dikucurkan ke 2.000 desa di wilayah pedesaan Sulawesi Tengah.

Secara nasional alokasi dana desa disalurkan tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun, lalu meningkat di 2016 menjadi Rp46,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun. Di tahun 2018 sebesar Rp60 triliun dan tahun 2019 maksimal sebesar Rp85 triliun.

"Permasalahannya disoal ruang kendali tata kelola pemerintahan, terutama disistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program realisasi pemanfaatan dana desa,” jelas Masykur, Jumat 11 Mei 2018.

Menurut Masykur, ruang kendali itulah yang saat ini seperti menemui jalan buntu, sehingga berefek ke banyaknya aparat pemerintah desa terjerat kasus hukum. Bahkan beberapa kasus kepala desa diproses secara hukum karena dijerat dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi dana desa, di Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, Morowali Utara, Sigi, Donggala  dan Buol. Bisa jadi kasus serupa juga terjadi di kabupaten lain.

Di Kabupaten Buol misalnya, dari informasi yang berkembang lanjut Masykur, dari 113 Desa lebih dari separuh kepala desanya disinyalir akan tersangkut masalah hukum. Sekitar 76 Desa dinilai tidak maksimal memanfaatkan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya.

“Jika benar seperti itu kondisinya, itu artinya ada saluran sistem yang buntu. Padahal, disemua tingkatan pemerintahan, ada kementerian desa, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan kabupaten, plus program pendampingan inheren di dalamnya,” ujar Masykur.

Politikus Nasdem ini yakin semua upaya sudah dilakukan dalam rangka gerakan sukses dana desa. Tetapi bisa jadi kekurangan dari semua itu tidak lantas serta merta ditimpakan seluruhnya kepada aparat pemerintah desa. Sebab, dukungan sumberdaya tidak seluruhnya dicurahkan dalam rangka penyelamatan jalannya program pembangunan pemerintahan desa, sebagaimana tertuang dalam APBDes.

Masykur berharap dalam rangka penyelamatan pemerintahan desa sebagai pilar pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat, hendaknya pemerintah provinsi segera melakukan langkah integrasi bersama dengan Pemda Kabupaten melalui gugus tugas bersama. Tujuannya agar semua pihak turut andil dan berpartisipasi dalam monitoring pelaksanaan dana desa.

"Jangan biarkan aparat pemerintah desa berjalan sendiri," tutup Masykur.