Saturday, 18 August, 2018 - 20:05

Melebihi Ambang Batas, KPU Parimo Minta MK Tolak Gugatan Amrullah

SIDANG - KPU Parigi Moutong menghadiri sidang kedua sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu 1 Agustus 2018. (Foto: Zoel Fahry/ Metrosulawesi)

Jakarta, Metrosulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten parigi moutong (Parimo), menghadiri sidang kedua di Mahkama Konstitusi (MK) RI, sidang kedua tersebut KPU Parimo sebagai pihak termohon membacakan jawabannya, dimana pada sidang pertama pihak pemohon yakni pasangan Calon (Paslon) Amrullah Almahdali – Yufni Bungkundapu (AMIN), sudah membacakan permohonannya pada tanggal 27 juli 2018 kemarin.

untuk itu pada sidang kedua tersebut KPU Parimo yang di dampingi Kuasa hukum Termohon yang dibacakan Hendri Sita Ambar K,SH mengatakan, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parimo Tahun 2018 adalah 221, 410 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 1,5 % x 221.410 (jumlah suara sah) = 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) suara.

“Karena perolehan suara pemohon pasangan calon nomor urut 3, H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si. adalah 75.841 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, S.E. adalah 99.048 suara, sehingga selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah 23.207 suara dan oleh karenanya melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu 3.321 suara,” ungkap Hendri selaku Kuasa Hukum Termohon di hadapan Hakim yang di pimpin langsung Ketua MK RI, Anwar usman. pada Rabu 1 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 Wib.

Lanjut Hendri, dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parimo Tahun 2018.

”Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”jelasnya.

Hendri menambahkan, terkait dengan dalil pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menuntut agar MK mengabaikan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka perlu termohon sampaikan bahwa seluruh argumentasi hukum yang didalilkan oleh pemohon bukanlah merupakan argumentasi hukum yang baru.

“Karena argumentasi hukum dimaksud telah disampaikan oleh para pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2015 dan tahun 2017, dimana MK telah membahas dan menguraikan secara komprehensif seluruh argumentasi hukum para pemohon mengenai persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

 

Editor: Elwin