Friday, 21 September, 2018 - 09:57

Mendagri Beri Waktu Sepekan Bupati Parimo Batalkan SK Mutasi Pejabat Dukcapil

ILUSTRASI - Mendagri, Tjahjo Kumolo mengingatkan Bupati Parimo, Syamsurizal Tombolotutu untuk segera membatalkan mutasi sekretaris Dinas Dukcapil. (Grafis : Metrosulawesi/Agung Rifai)

Parimo, Metrosulawesi.com - Mutasi terhadap sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sugendi Samudin, akhirnya sampai juga ke Pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan Bupati Parimo, Syamsurizal Tombolotutu untuk segera membatalkan mutasi tersebut.

Peringatan itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Kemendagri kepada Gubernur Sulteng, Drs Longki Djanggola. Surat tertanggal 21 April 2016 itu ditandatangani Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri,  Prof Dr Zudan Arif Fikrulloh SH MH atas nama Mendagri.

Surat itu berisi sejumlah aturan terkait mutasi tersebut. Yakni Pasal 17, Pasal 70, Pasal 80 ayat 3 dan Pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Mutasi itu dinilai merupakan pelanggaran administrasi berat dengan sanksi pemberhentian tetap.

Dalam surat itu, Mendagri memberikan tenggat waktu sepekan kepada Bupati Parimo untuk membatalkan mutasi itu.

“Sehubungan dengan itu, diperingati kepada bupati Parimo paling lambat tujuh hari setelah peringatan diterima segera membatalkan surat keputusan Nomor 821222.45/0264/BKD tanggal 24 Maret 2014, dan mengembalikan jabatan Sugendi Samudin sebagai Sekretaris Dukcapil Parimo,” tulis Kemendagri dalam surat itu.

Tidak hanya Bupati Parimo, dalam surat itu, Mendagri juga meminta agar Gubernur mengingatkan walikota dan bupati lain di Sulteng agar pada proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan dilakukan berdasarkan aturan yang ada. (Berita selengkapnya baca edisi cetak, Selasa 26 April 2016)