Saturday, 24 June, 2017 - 08:14

Menhub: Ratusan Pelabuhan di Sulteng Ilegal

ILUSTRASI - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi. (Grafis : Metrosulawesi)

Tutup Pelabuhan Khusus Galian C

Palu, Metrosulawesi.com - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut dan para kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang ada di Sulawesi Tengah menutup pelabuhan khusus ilegal seperti untuk mengangkut hasil galian C yang ada di daerah itu.

Hal ini disampaikan Menhub didampingi Dirjen Perhubungan Laut Toni Budiono usai mendengar laporan terdapat ratusan pelabuhan khusus ilegal di Sulteng saat kunjungan kerja meninjau Pelabuhan Pantoloan Palu pada Selasa, 9 Mei 2017.

"Saya mendengar jumlahnya ratusan di Sulteng, khusus di Teluk Palu ini saja ada sekitar 42. Saya minta Dirjen Perhubungan Laut menyurati mereka besok. Beri peringatan keras agar menghentikan kegiatan sebelum menyelesaikan aspek-aspek legalitas operasi mereka," ujar Budi disela kunjungan meninjau Pelabuhan Pantoloan, Selasa 9 Mei.

Budi mengatakan, setelah surat peringatan Dirjen turun, semua instansi terkait diminta turun ke pelabuhan-pelabuhan. Hal ini untuk melakukan penertiban bekerja sama dengan Polda Sulteng.

"Mungkin tidak semuanya ditutup, tetapi dilakukan perampingan dari 10 pelabuhan khusus ilegal itu dijadikan satu pelabuhan khusus saja dan ditempati seorang petugas (officer) yang akan mengawasi kegiatan mereka agar sesuai dengan izin yang diberikan. Makanya nanti surat itu harus ditembuskan ke Kapolri dan Kapolda Sulteng,” kata Menhub.

Menurut penuturan menteri, karena tidak memiliki izin lengkap, pelabuhan-pelabuhan khusus itu beroperasi secara ilegal. Pelabuhan khusus tersebut, kata Menhub, umumnya beraktivitas mengangkut bahan tambang galian C, namun dalam operasionalnya, mereka melakukan praktik pelabuhan umum.

"Mereka sudah beroperasi cukup lama dan sudah diberi peringatan-peringatan serta pendekatan persuasif, namun tidak diindahkan. Karena itu kita akan kerjasama dengan Polda Sulteng untuk menindak mereka, karena ini tindak pidana," tuturnya.

"Ini pelanggaran serius karena terkait aspek-aspek vital seperti apsek ekonomi. Tidak bisa dihitung berapa besar potensi ekonomi yang dibawa keluar dari pelabuhan itu, dan pertumbuhan mereka bisa lebih tinggi dari pelabuhan-pelabuhan umum yang resmi," tambah Budi.

Yang lebih bahaya lagi, lanjutnya, kalau pelabuhan-pelabuhan itu digunakan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang seperti narkoba dan bahan peledak untuk bom ikan.

Namun demikian, Budi menyatakan akan tetap memberikan peluang kepada masyarakat agar usaha mereka berjalan. Namun, tambahnya, masyarakat juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Karena dampak beroperasinya pelabuhan-pelabuhan khusus ilegal itu, daya ungkit ekonomis pelabuhan-pelabuhan resmi menjadi lemah," tandasnya.

Merespons perintah Menhub, Dirjen Perhubungan Laut Toni Budiono mengatakan segera menerbitkan surat peringatan keras sekaligus untuk yang terakhir ke pelabuhan-pelabuhan khusus itu agar menyelesaikan urusan perizinan sampai September 2017.

"Setelah itu, semua pelabuhan khusus yang tak memiliki izin atau memiliki izin namun melakukan kegiatan pelabuhan umum akan ditindak tegas sebagai pelanggaran pidana dan pelabuhannya ditutup," ucap Dirjen.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulteng Abd Haris Renggah selaku perwakilan Pemerintah provinsi menuturkan, kewenangan penertiban pelabuhan-pelabuhan ilegal itu berada pada Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Laut dan KSOP.

“Proses pengeluaran izinnya juga berada pada Kemenhub melalaui Dirjen Perhubungan Laut, sementara pengawasannya berada di KSOP. Jadi khusus pelabuhan ilegal yang di wilayah Teluk Palu itu diawasi KSOP Pelabuhan, Wani dan Donggala,” ujar Haris.

Haris menegaskan dalam penerbitan izin pelabuhan khusus, posisi Pemda Sulteng yaitu gubernur, bupati dan walikota sebatas mengeluarkan rekomendasi berdasarkan aspek teknis dan adminitrasi yang harus didukung hasil studi.

“Kalau untuk proses perizinannya hingga dikeluarkannya izin, kewenangan sepenuhnya berada pada Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub. Jadi perlu saya sampaikan, kewenangan mengeluarkan izin itu tidak ada pada gubernur,” pungkasnya.

Ketua Aspeta: Saya Dukung Penutupan

Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspeta) Sulteng H Kamil Badrun menanggapi informasi pelabuhan-pelabuhan ilegal khusus galian C itu mengatakan, akan mendukung penuh langkah Kemenhub menutup pelabuhan yang terbukti ilegal.

“Ini komitmen kami di Aspeta, kami akan mendukung, silakan ditutup. Semua pengusaha harus patuh terhadap hukum dan aturan yang ada,” katanya.

“Tapi yang saya tahu sampai saat ini, pengusaha tambang yang menggunakan dermaga cukup banyak yang memiliki izin,” tambah Kamil.

Kamil selaku Ketua Aspeta mempertanyakan alasan pihak Kemenhub membiarkan pelabuhan ilegal yang digunakan pengusaha galian C tetap beroperasi.

“Harusnya-kan pihak Kemenhub menutup saja kalau memang tidak berizin. Kenapa dibiarkan? Jadi kalau begini tekesan ini pihak Kemenhub tidak bekerja dengan adanya pembiaran itu,”  ujarnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.