Saturday, 21 October, 2017 - 20:07

Menristek Dikti Antisipasi Dosen Bergaji Ganda

KUNJUNGAN - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir dan Rektor Untad Palu Muhammad Basir saat kunjungan kerja di Untad Palu, Sabtu (27/6). (Foto : Mawan Kurniawan)

Palu, Metrosulawesi.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir mengingatkan kepada dosen yang mengabdi di dua instansi agar tidak menerima tunjangan fungsional ganda.

Hal ini diungkapkan Mohammad Nasir terkait banyaknya keluhan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan fungsional sebagai dosen karena dosen tersebut juga mengabdi di instansi lain seperti Kementerian Kesehatan.

“Permasalahan seperti ini harus kita selesaikan,” ujar Mohammad Nasir saat kunjungan ke Universitas Tadulako (Untad) Palu, Sabtu (27/6).

Dia meminta kepada perguruan tinggi yang punya dosen dari Kementerian Kesehatan untuk mengajukan fungsional jabatan dosennya ke Kementerian Kesehatan yang ditujukan ke Menteri Ristek dan Dikti.

“Selanjutnya dikeluarkan nomor induk dosennya,” katanya.

Apabila seseorang sudah mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan sudah tersertifikasi maka akan mendapatkan tunjangan fungsional.

Namun, kata Nasir akan menjadi persoalan jika dosen tersebut juga mendapat tunjangan sebagai dokter dari Menteri Kesehatan.

“Berarti dualisme pendapatan dimiliki, ini menjadi problem. Tetapi seseorang dari Dinkes sudah dijadikan pegawai tetap di sana, ia bukan mendapatkan NIDN, tetapi nomor induk dosen nasional khusus. Kalau khusus bisa dihitung rasio terhadap pembagi kerja, tetapi ia tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jangan sampai dia mendapat juga tunjangan sebagai dosen ahli, dan guru besar,” jelas Mohammad Nasir.

Dia mengungkapkan, dualisme fungsional jabatan juga bisa terjadi di Rumah Sakit Pendidikan. Rumah sakit pendidikan yang ada di Indonesia sebanyak 24, tetapi hanya 11 rumah sakit pendidikan di perguruan tinggi yang terakreditasi A. Salah satu permasalahannya adalah adanya dualisme fungsional jabatan.

“Berkaitan regulasi Kementerian Kesehatan dan di satu sisi regulasi dengan Dikti,” jelas Mohammad Nasir.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.