Saturday, 21 October, 2017 - 19:55

Menyasar Integritas dan Reputasi Ombudsman

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, H Sofyan Farid Lembah. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Oleh: H. Sofyan Farid Lembah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng

TUJUH belas tahun tanpa terasa usia Ombudsman kini. Genap 10 Maret tahun 2000 lalu Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan lewat Keputusan Presiden berdirinya lembaga berbentuk Komisi yakni Komisi Negara Ombudsman Republik Indonesia yang kemudian lewat Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 komisi Negara itu berganti nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Rakyat Indonesia mesti bersyukur, Presiden yang akrab dengan panggilan Gus Dur telah mewariskan lembaga Negara yang kelak berperan aktif melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelayanan Publik yang lebih berkualitas. Sebagai Negara Social Welfare State berdasarkan Pancasila, kehadiran lembaga Negara ini menjadi Conditio sine qua non dalam menghadapi bukan saja soal reformasi birokrasi, atau tuntutan keberhasilan rezim pemerintahan akan tetapi ini adalah dalam rangka memberi jawaban atas tantangan persaingan global membangun peradaban dunia.

Ibarat pertumbuhan biologis manusia, ombudsman berada dalam usia yang sering disebut “sweat seventeen” masa remaja yang penuh tantangan. Kepemimpinan silih berganti menakhodai sejak Anton Sujata, Danang Girindrawardhana hingga kini dalam kepemimpinan Prof.AmzulianRifa’I lembaga ini terus meletakkan dasar-dasar Etika Pemerintahan dalam pelayanan publik yang tidak boleh terabaikan apalagi sengaja untuk dilanggar. Saran dan Rekomendasi terbukti mengukuhkan peran ombudsman di 33 Provinsi di Indonesia sebagai pesan untuk perbaikan perilaku penyelenggara pelayanan public dari virus maladministrasi yang terus menggerogoti dan berdampak terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berperang melawan maladministrasi, sama mulianya dengan upaya pemberantasan Korupsi juga perang terhadap terorisme. Kata kuncinya adalah Integritas dan reputasi. Manusia dikenang dalam sebuah peradaban amat sangat ditentukan pada kesungguhan menjalankan amanah, ketegasan bertindak, kesabaran memainkan peran dan keterbukaan pikiran yang melahirkan inovasi pengawasan serta dapat direplikasi inovasi tersebut dalam dinamika system penyelenggaraan pelayanan publik. Itulah integritas dan reputasi ombudsman. Di akhirat, semua wajib dipertanggungjawabkan pada Sang Pencipta manusia, dan di dunia pertanggungjawabannya diletakkan pada Hukum dan Rakyat (baca masyarakat).

Perayaan hari jadi tidak harus dilakukan dengan upacara hikmad apalagi pesta hajatan. Bisa dalam bentuk apa saja. Terpenting adalah insan ombudsman memahami benar peran apa yang harus dicapai (role expectation) dalam pencapaian tujuan dan mawasdiri atas kekurangan dan paham atas tantangan yang harus dihadapi termasuk penerapan strategi. Itulah pengenalan diri. Perayaan milad harus diartikan sebagai bentuk pengenalan diri. Lewat pengenalan diri inilah ditemukan kesadaran bentuk layanan termasuk cara menghadapi penyelenggara pelayanan public terutama masyarakat sebagai tuan yang selalu mengalami kerugian materiil dan immaterial buruknya pelayanan publik yang mereka terima. Tidaklah salah bila perayaan tahun ini dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.

Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang mempunyai luas wilayah 61.841,29 Km2 adalah provinsi terluas di Pulau Sulawesi dengan jumlah penduduk lebih dari2,83 juta jiwa yang tersebar di 13 kabupaten/kota termasuk kabupaten Tolitoli yang memiliki jumlah penduduk 223.318 terdiri dari 113.916 lakilaki, 109.402 perempuan. Mengunjungi kabupaten ToliToli dalam rangka memperingati milad Ombudsman merupakan pilihan khusus mengingat masyarakat di kabupaten ini mempunyai sebuah Lembaga Bantuan Hukum bernamaLBH Lanenang yang kerap menyuarakan perlunya perbaikan kualitas pelayanan public dan sering melakukan pembelaan dan pendampingan atas aduan masyarakat. Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah berkepentingan untuk memenuhi undangan lembaga ini sebagai bentuk layanan penguatan jejaring ombudsman di Daerah.

Kabupaten ToliToli adalah kabupaten yang terkenal dengan julukan kota cengkeh atau kabupaten Cengkeh. Di kabupaten inilah hampir sebagian masyarakat mempunyai usaha perkebunan Cengkeh yang hampir tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dahulu kita akrab dengan BPPC atau Badan Penyanggah Perkebunan Cengkeh yang memonopoli kebijakan soal Tata Niaga Cengkeh yang merambah operasi hingga ke Tolitoli.  Meski zaman keemasan Cengkeh telah berlalu, akan tetapi trauma dampak tataniaga yang dirasakan tidak adil bagi petani masih dirasakan. Terungkap lewat demo petani cengkeh bulan Januari 2017, para spekulan masih mempermainkan harga jual Cengkeh. Petani terpaksa harus menjual Cengkeh ke kota Palu dan Donggala agar bisa mendapat harga Rp.105.000 yang berselisih lebih 9 ribu rupiah dari harga di kota Tolitoli. Menjual keluar kota ToliToli tidaklah mudah karena harus melewati banyak pos-pos pungutan di jalan. Tim Saber Pungli kabupaten ToliToli amat sangat ditunggu kiprahnya.

Bertatap muka dengan masyarakat membuat kita sadar bahwa di kabupaten ini ada keluhan masyarakat yang masih belum puas dengan layanan kepolisian. Ada pengaduan yang belum ditanggapi. Keadilan hokum menjadi mahal harganya. Di sini juga tercatat ketakutan dan ketidak mengertian para guru dan kepala sekolah atas dugaan maladministrasi atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang mereka berikan.

Mereka dapat dijerat dengan dugaan pungutan liar. Komite Sekolah pun masih belum banyak paham mana pungutan liar dan bagaimana yang dimaksud dengan sumbangan. Terlebih masih belum jelasnya soal sertivikasi guru yang tak kunjung ditunaikan pencairannya. Soal pungutan juga dipertanyakan oleh banyak sekolah di lingkungan Departemen Keagamaan yang dimintakan sumbangan untuk Perayaan Hari Amal Bakti di Tojo Una Una lalu. Meski perayaan sudah selesai, pungutan sumbangan terus ditagih. Masyarakat ToliToli rindu atas kehadiran bupatinya di masyarakat. Keseluruhan pandangan, keluhan dan kritik masyarakat akhirnya bermuara pada “Kemana dan kepada Siapa mereka harus mengadukan permasalahannya?”

Adanya pelayanan public sudah menjadi tuntutan masyarakat. Hal ini dipicu oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berani mengadu. Media massa dan beberapa aktivitas Sosialisasi dan publikasi peran ombudsman sejak beberapa tahun terakhir giat dilaksanakan  di kabupaten ToliToli. LBH Lanenang sebagai mitra Ombudsman amat sangat membantu proses tersebut lewat aktivitas pendampingan dan pembelaan hukum yang dilakukan lebih dari 15 pengaduan yang berproses hingga ke pengadilan. Lewat tatap muka inilah, digagas pembentukan Unit Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3). Pilot project pertama dilakukan di 4 kelurahan Panasakan, Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Baru, dan kelurahan Nalu. Lewat pembentukan UP3 di empat kelurahan inilah diharapkan bisa menjadi pemicu lahirnya UP3 di Organisasi Perangkat Daerah di pemerintah kabupaten ToliToli.

Pembentukan UP3 adalah sarana masyarakat untuk bukan saja menyalurkan keluhan atas pelayanan buruk, akan tetapi sekaligus menjadi ajang partisipasi masyarakat untuk mendorong adanya perbaikan kualitas pelayanan publik. Masyarakat secara nyata dapat menggunakan “voice” yang memang dijamin oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Perang terhadap perilaku maladministrasi dapat difasilitasi lewat efektifnya pelayanan unit-unit pengaduan ini dimana efek dominonya adalah tercapainya perbaikan kualitas standard pelayanan publik di kabupaten ToliToli. Inilah senjata ampuh yang diharapkan bisa mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang benar-benar diharapkan masyarakat.

Inilah kado teristimewa bagi insan ombudsman dalam perayaan miladnya. Tak perlu ada kue tersaji. Tak perlu repot memesan jasaca tering. Lakukan kunjungan dan tatap muka ke masyarakat, maka kita akan memahami bagaimana diri kita, sejauh manakah efektivitas peran kita selama ini. Selanjutnya seberapa dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat dan terpenting apa solusi yang kita tawarkan. Di situlah Integritas dan Reputasi.

SELAMAT BEKERJA INSAN OMBUDSMAN, RAKYAT SELALU MENUNGGU, dan JANGAN MENYERAH

Wassalam, Tolitoli 10 Maret 2017. (*)

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.