Thursday, 27 July, 2017 - 06:32

Minim, Naker Sulteng ke LN

Firdaus Karim. (Foto : Surahmanto S/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Tenaga Kerja (Naker) asal Sulteng yang bekerja di luar negeri (LN) terhitung sedikit dibandingkan provinsi lainnya. Dibandingkan belasan kabupaten dan kota di Sulteng, Sigi mendominasi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

Kepala UPT P2TKI, Firdaus Karim mengungkapkan diperlukan sosialisasi ke beberapa kabupaten, agar TKI di Sulteng tidak hanya didominasi Kabupaten Sigi.

“Kalau kita melihat data yang ada, beberapa wilayah seperti Tolitoli, Morowali, Buol, Morowali Utara, Banggai, Banggai laut dan Banggai Kepulauan tidak memiliki TKI. Ini data yang kami himpun sejak tanggal 2 Januari 2016 hingga 30 Maret 2017,” katanya kepada Metrosulawesi, Kamis 30 Maret 2017.

“Seharusnya kita membuat sosialisasi ke beberapa wilayah agar semua kabupaten dan kota yang ada di Sulteng bisa berkontribusi secara seimbang untuk mengirim TKI agar bekerja ke luar negeri, karena bekerja di luar negeri sebenarnya sangat menjanjikan,” katanya.

Pihaknya menjelaskan karena keterbatasan anggaran, sehingga sosialisasi terbatas.

“Untuk tahun ini kami hanya akan melakukan sosialisasi di Poso dan Banggai, sehingga pemberangkatan TKI yang keluar negeri belum merata, karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

“Jadi kalau ada masyarakat yang berasal dari tujuh kabupaten yang tidak terdata oleh UPT.P2TKI berarti mereka ilegal, karena satatus TKI yang berada di luar negeri harus jelas, agar mereka bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara,” sambungnya.

Tercatat sejak 2016 hingga 2017 jumlah TKI yang berasal dari Sulteng berjumlah 420 orang, semuanya terbagi diantaranya dari Kabupaten Sigi 180 orang, Donggala 16 orang, Parigi Mautong 52 orang, Tojo una-una 4 orang, Poso 131 orang dan Kota Palu 37 orang.

Untuk negara yang dikunjungi di antaranya Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Hongkong, Taiwan, Moroko dan Arab Saudi.

Firdaus menjelaskan untuk negara yang berada di Timur Tengah saat ini sedang moratorium.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015, wilayah Timur Tengah untuk sementara dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan TKI,” katanya.

Koneksi Data e-KTP Mudahkan Penerbitan Paspor

Masih terkait dengan TKI, interkonekasi data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Penempatan dan Perlindungan Tebaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Direktorat Jendral Imigrasi disambut baik oleh Kepala Kantor Imigrasi Palu, Suparman.

Saat ditemui Metrosulawesi, Suparman menjelaskan interkoneksi data e-KTP akan memberikan dampak positif kepada pihak keimigrasian dan masyarakat.

“Saya mengetahui interkoneksi belum lama, baru beberapa hari yang lalu, sehingga ini akan sangat membantu jika ada yang e-KTP yang dibuat bukan diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) oleh warga akan berakibat penolakan data, sehingga warga harus betul-betul menerbitkan KTP ke Disdukcapil,” katanya.

“Interkoneksi juga akan membantu kami, karena bagi calon Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin menerbitkan paspor harus menggunakan prosedur yang benar, karena dari interkoneksi akan menunjukkan data Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di e-KTP,” sambungnya.

Pihaknya juga menjelaskan untuk penerbitan paspor menjadi mudah mengetahui bahwa pemohon paspor menggunakan KTP palsu.

“Sehingga kami sangat berharap kepada masyarakat agar betul-betul memenuhi syarat prosedural penerbitan paspor menggunakan surat yang resmi, terutama bagi TKI yang ingin bekerja ke luar negeri,” katanya.

Sementara di tempat yang sama, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kota Palu, Martson menjelaskan untuk prosedur penerbitan TKI sudah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 Tahun 2014.

“Jadi syarat untuk untuk diterbitkan paspor TKI harus memiliki KTP, KK, akta kelahiran atau akta perkawinan atau buku nikah dan bisa juga ijazah dan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan harus disesuaikan domisi,” katanya.

“Disesuaikan domisi maksudnya bagi yang tingal di Palu, tidak boleh menerbitkan paspor provinsi lain, sehingga harus tertib secara administrasi,” tambahnya.

Tercatat paspor TKI  yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Palu sejak 2016 berjumlah 188 paspor, sementara untuk tiga bulan tahun 2017 berjumlah  92 paspor.

Martson menjelaskan bahwa data ini disesuaikan dengan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Palu yang memiliki wilayah kerja enam kabupaten dan satu kota.

“Kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah kerja kami adalah Kabupaten Donggala, Poso, Parigi Mautong, Sigi, Buol, Tolitoli dan Kota Palu, sehingga kami hanya menerbitkan paspor untuk warga yang berada di wilayah tersebut,” katanya.

“Hingga saat ini belum ada paspor yang batal untuk diterbitkan, karena para TKI tidak memiliki kendala,  kalaupun ada hanya pada saat di wawancara saja, sementara untuk di tempat kerja mereka tidak ada masalah,” sambungnya.
 

Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.