Monday, 19 February, 2018 - 10:31

Moutong dan Tomini Raya Masuk Usulan 22 RUU DOB

Ekka Pontoh. (Foto : Ist)

Parimo, Metrosulawesi.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya melayangkan surat kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia terkait kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Surat bernomor 135/2935/OTDA yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono MDM itu menjawab banyaknya pertanyaan dari pemerintah daerah (Pemda) terkait tindaklanjut pembahasan 65 dan 22 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan DOB yang telah diajukan DPR RI serta semakin maraknya usulan pembentukan DOB yang diterima oleh Kemendagri akhir-akhir ini.

Dalam surat itu disebutkan, tindak lanjut terhadap 65 dan 22 RUU pembentukan DOB akan dibahas terlebih dulu oleh pemerintah dengan DPR RI dan DPD RI dengan tetap memperhatikan kebijakan pembentukan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
 
Sementara, terhadap usulan pembentukan DOB di luar usulan 65 dan 22 RUU DOB harus mengacu sepenuhnya kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah tentang penataan daerah serta peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Saat ini kedua rancangan peraturan pemerintah tersebut sedang dalam tahap pembahasan.

Lalu bagaimana dengan nasib calon DOB Moutong dan Tomini Raya? Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parimo Ekka Pontoh menyatakan, pembentukan dua DOB tersebut tetap menjadi agenda prioritas pemerintah Kabupaten Parimo. Ekka bahkan memastikan, DOB Moutong dan Tomini Raya telah masuk dalam usulan 22 RUU DOB di Indonesia.

“Dalam surat Kemendagri yang dilayangkan kepada gubernur, bupati dan walikota itu dinyatakan secara tegas, bahwa pembentukan DOB diluar usulan 65 dan 22 RUU DOB harus sepenuhnya mengacu pada undang-undang 23 tahun 2014. Artinya harus menyesuaikan dari awal lagi. Nah, kita bersyukur DOB Moutong dan Tomini Raya masuk dalam usulan 22 RUU DOB, sehingga tidak harus menyesuaikan lagi dengan undang-undang 23 tahun 2014,” kata Ekka Pontoh di sela-sela acara pergantian tahun di dusun Kayu Bura desa Pelawa Baru, Jumat (1/1/2016).

Ekka menambahkan, dalam Surat Presiden RI Nomor R-13/Pres/02/2014 tanggal 27 Februari 2014 dinyatakan bahwa 22 RUU tentang pembentukan DOB dilakukan setelah 65 RUU tentang pembentukan DOB diselesaikan.

Meski harus menunggu 65 RUU DOB diselesaikan, namun pemerintah Kabupaten Parimo  bersyukur DOB Moutong dan Tomini Raya masuk dalam usulan 22 RUU DOB di Indonesia, sehingga tidak harus menyesuaikan dengan undang-undang 23 tahun 2014. Menurutnya, jika harus menyesuaikan dengan undang-undang 23 tahun 2014, Pemerintah daerah tentu akan kesulitan mengurus dari awal lagi.

“Oleh kerena itu mari kita dorong dan kawal terus perjuangan pembentukan dua DOB ini sehingga bisa cepat terwujud dalamwaktu yang tidak terlalu lama,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, usulan 65 RUU tentang pembentukan DOB pada masa DPR RI periode 2009-2014 telah dibahas dalam beberapa rapat Panja dan rapat kerja DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI tanggal 29 September 2014. DPR RI menyatakan menunda pengambilan keputusan terhadap 65 RUU tentang pembentukan DOB tersebut dan diserahkan pengambilan keputusannya kepada Pemerintah dan DPR RI periode 2014-2019. Sementara, pembahasan 22 RUU tentang pembentukan DOB dapat dilakukan setelah 65 RUU tentang pembentukan DOB Diselesaikan.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.