Sunday, 22 October, 2017 - 12:48

Mudahkan Pelayanan KLL, Pos Terpadu Dibentuk

RAPAT KOODINASI - Dirlantas Polda Sulteng Kombes Pol Imam Setiawan, Kepala Cabang JR Sulteng Amiruddin Zein dan Kepala Dinkes Sulteng dr Ansyahari Arsyad memimpin rapat koordinasi pembentukan pos pelayanan terpadu penanganan korban lakalantas di Ruang pertemuan Kantor Jasa Raharja Sulteng jalan Kartini Palu, Kamis, 5 Oktober 2017. (Foto : Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

Polda, Jasa Raharja, BPJS  dan RS Satu Koneksi

Palu, Metrosulawesi.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah melalui Direktorat Lalu lintas akan melakukan terobosan dengan membentuk pos pelayanan terpadu penanganan korban lakalantas berupa aplikasi server.

Diaplikasi server ini sejumlah instansi dan institusi yang membidangi pelayanan korban lakalantas terkonokesi yakni Polda Sulteng, PT Jasa Raharja (JR) Sulteng, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulteng, BPJS Kesehatan dan beberapa Rumah Sakit (RS) seperti RS Undata Sulteng dan RS Anutapura Palu.

Guna menyamakan persepsi, lima instansi dan institusi tersebut duduk bersama melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang pertemuan Kantor Jasa Raharja Sulteng jalan Kartini Palu, Kamis, 5 Oktober 2017.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda Sulteng Kombes Pol Imam Setiawan, Kepala Cabang JR Sulteng Amiruddin Zein dan Kepala Dinkes Sulteng dr Ansyahari Arsyad yang dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, RS Undata dan Rs Anutapura.

Dirlantas Kombes Imam mengatakan tujuan utama dibentuknya pos terpadu untuk memudahkan pelayanan kepada korban lakalantas dalam hal penjaminan biaya perawatan di RS atau klaim santunan.

"Saya perlu informasikan kalau program ini terealisasi, maka dapat dipastikan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ujarnya.

Melalui aplikasi pos pelayanan terpadu ini, lanjut Dirlantas kebingungan di masyarakat maupun petugas rumah sakit yang menangani dan merawat pasien korban kecelakaan lalu lintas akan teratasi. Sebab dengan aplikasi server yang telah saling terkoneksi, pihak RS bisa langsung mengetahui antara BPJS atau JR yang akan membiayai/menjamin perawatan pasien.

"Kalau sebelumnya kan antara rumah sakit dan lembaga penjamin seperti BPJS dan Jasa Raharja bekerja parsial dengan sistem masing - masing. Nah dengan terbentuknya nanti pos pelayanan terpadu semua akan saling diuntungkan," kata dia.

“Jadi nanti pihak rumah sakit ketika menerima pasien lakalantas tinggal buka server pos terpadu saja. Disana akan diketahui apakah si korban dijamin oleh BPJS atau Jasa Raharja berdasarkan laporan polisinya,” tambah Imam.

Dari polisi yang ada server tersebut pihak rumah sakit bisa langsung mengetahui apakah yang korban kecelakaan murni atau tunggal. Sebagaimana regulasi yang berlaku, apabila ternyata pasien lakalantas murni, maka surat jaminan pembayaran biaya RS sudah jelas dari PT Jasa Raharja. Tetapi jika ternyata laka lantas tunggal, maka surat jaminan dari BPJS Kesehatan.

“Makanya kami berharap semua pihak harus saling mendukung untuk merealisasikan pos penangangan terpadu ini,” tandas Imam.

Direncanakan sebagai uji coba, nantinya aplikasi server pos terpadu akan digunakan di tiga RS yaitu RS Undata, RS Anutapura dan RS Bhayangkara Polda Sulteng. Namun demikian apabila semua berjalan seuai rencana akan diaplikasikan disemua RS yang ada di Sulteng.

Kepala Cabang JR Sulteng Amiruddin Zein mengungkapkan pihaknya menyambut baik dan sangat berharap program ini dapat terealisasi dalam waktu dekat. Aplikasi tersebut kata dia akan semakin mempercepat sekaligus memudahkan pelayanan untuk memberikan jaminan kepada korban lakalantas.

"Sebagaiman komitmen Jasa Raharja harus sudah hadir 2 x 24 jam ketika ada masyarakat yang menjadi korban lakalantas. Dalam rentang waktu itu harus sudah mengetahui apakah korban bisa mendapat jaminan Jasa Raharja atau tidak. Makanya program ini sangat bagus dan membantu kami, termasuk rumah sakit, BPJS dan juga masyarakat," kata Amiruddin.

Kacab mengatakan dengan adanya aplikasi tersebut, maka pihak RS tidak akan ragu-ragu lagi memberikan pelayanan maksimal kepada para korban sebab dengan waktu yang cepat sudah bisa memastikan korban ditanggung JR atau BPJS.

Demikian pula korban akan mengetahui bahwa yang menanggung biaya RS adalah BPJS atau JR. Tentu hal itu mengacu dari laporan polisi yang masuk dalam data aplikasi pos terpadu.

"Kita sangat mengapresiasi rencana pembentukan pos terpadu karena akan mempermudah penanganan maupun pembayaran korban lakalantas di rumah sakit," tandas Amiruddin.

Sambutan positif juga disampaikan Kepala Dinkes Sulteng,  perwakilan BPJS Kesehatan, RS Undata dan RS Anutapura. Sebagai langkah akhir memantabkan pembetukan pos terpadu akan kembali dilakukan rapat koordinasi.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.