Sunday, 25 June, 2017 - 03:13

Muharram: Tak Ada Sistem Pra Pemilihan

Muharram Nurdin. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Wakil Ketua III DPRD Sulawesi Tengah Muharram Nurdin menegaskan Tata Tertib (Tatib) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) tidak bisa dirubah, dan DPRD tidak mengenal adanya sistem pra pemilihan.

Hal itu disampaikan Muharram terkait adanya wacana perubahan Tatib sebagaimana saran dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri kepada Biro Otda Sulawesi Tengah. Menurut Muharram, DPRD juga tidak mengenal sistem pra pemilihan.

“Dalam Tatib sudah sangat jelas dituangkan bahwa partai pengusung hanya mengirimkan dua nama calon Wagub melalui gubernur kepada DPRD. Sepanjang nama yang dikirim tidak sesuai Tatib maka DPRD tidak bisa memprosesnya,” tegas Muharram.

Muharram menyarankan supaya partai pengusung terus membangun musyawarah, karena dengan bermusyawarah akan menghasilkan kemufakatan. “Tidak ada yang tidak bisa selama dimusyawarahkan,” ujar Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah ini.

Sepanjang persyaratan dalam Tatib tidak dipenuhi oleh partai pengusung, Undang-Undang (UU) tidak melarang Gubernur menuntaskan masa jabatannya seorang diri tanpa harus didampingi Wagub.

Hanya saja lanjut Muharram, beban kerja Gubernur makin bertambah karena fungsi pengawasan yang melekat di Wagub semua diambil alih oleh Gubernur.

“UU membolehkan Gubernur tanpa wakil hingga akhir masa jabatan. Bukan hanya Sulawesi Tengah beberapa daerah lain juga mengalami hal serupa dengan Sulawesi Tengah,” kata Muharram.

Meskipun demikian dia berharap agar proses penentua dua nama oleh partai pengusung segera terwujud, mengingat masa kerja Gubernur masih tersisa empat tahun, waktu yang cukup lama bagi Gubernur menjalankan roda pemerintahan seorang diri.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.