Saturday, 18 August, 2018 - 19:54

Muhlis: Zonasi Hilangkan Stigma Sekolah Favorit

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Bidang (Kabid) SMA Disdikbud Provinsi Sulteng, Drs Muhlis  Djafar,  Msi ikut angkat bicara soal sistem zonasi dalam penerimaan siswa di setiap jenjang sekolah di Palu.

“Sebenarnya pemerintah  berkehendak  tidak ada anak usia  sekolah yang tidak  bersekolah, sehingga sistem zonasi sangatlah efektif untuk pemerataan jumlah siswa disetiap sekolah, dan menghilangkan stigma terkait sekolah favorit,” tandas Muhlis, di Palu, akhir pekan kemarin.

Karena itu,katanya, semua pihak bisa mendukung pola yang dilakukan pemerintah, melaui sistem zonasi. Disebutkan, harus diakui dalam sistem zonasi tersebut, masih akan ditemukan kendala, karena harus dibarengi dengan melengkapi ketersediaan ruangan, dan sarana prasarana lainnya serta pemerataan guru.

Menurut Muhlis, sistem zonasi tersebut sesuai dengan kutipan Permendikbud No 14/2018, yang tercermin pada pasal 16 ayat 1 dimana ditandaskan, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Karena itu, katanya,  bila ada yang mau berkeinginan untuk tidak memberlakukan sistem zonasi lalu yang mau dilakukan apa? atau ingin mengembalikan stigma sekolah favorit? Sebab tujuan sistem zonasi agartidak ada anak usia sekolah yg tidak bersekolah.

Seperti diketahui, sebelumnyalegislator Palu mewacanakan untuk meniadakan sistem zonasi dalam penerimaan  siswa disetiap sekolah di Palu, dan kemudian memancing Ketua Ombudsman Sulteng, H Sofyan Farid Lemba, SH angkat bicara, dan lebih awal sudah menolaknya.

Menurut Sofyan, program zonasi tersebut dapat menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri. Termasuk membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Sistem zonasi, katanya, menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, urianya, calon siswa yang bertempat tinggal lebih dekat dengan sekolah mempunyai peluang lebih besar diterima di sekolah tersebut, sehingga ada pemerataan jumlah siswa pada sekolah di kota dan pinggiran, dan yang lebih penting lagi nota dinas pejabat tidak berlaku lagi.

Dikatakan, sebenarnya yang tidak suka sistem zonasi adalah oknum yang kemungkinan suka manfaatkan keadaan dengan main kongkalikong, untuk meminta sejumlah bayaran pada siswa baru dengan alasan biaya bangku atau biaya administrasi.

“Model pungli seperti itu yang harus dihapus,” tandas Sofyan yang mempertanyakan sejumlah pihak yang ingin menghapus sistem zonasi, karena boleh jadi ada keinginan terselubung untuk menghidupkan pungli melalui penerimaan siswa baru.

Perlu diketahui katanya, aturan zonasi tersebut untuk menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Jadi dengan aturan tersebut, tak ada lagi yang namanya sekolah favorit.


Editor: Syamsu Rizal