Thursday, 16 August, 2018 - 20:15

MUI Sulteng: Vaksin MR Belum Halal

Prof Dr H Saggaf S Pettalongi, MPd. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah Prof Dr H Saggaf S Pettalongi MPd menegaskan, vaksin Campak Rubella (MR) belum dikeluarkan sertifikat halalnya oleh MUI pusat. 

“Jadi sepanjang belum ada pengelolaan sertifikasi halal terhadap vaksin MR ini, maka MUI menganggap vaksin MR itu belum halal untuk digunakan,” kata Prof Saggaf S Petalonggi kepada Metrosulawesi, melalui ponselnya, Kamis, 9 Agustus 2018.

Prof Saggaf mengatakan, jika vaksin ini belum disertifikasi halal oleh MUI, maka jangan dipaksakan masyarakat untuk disuntik vaksin MR, karena sesuatu yang dipaksakan tentu akan ada efek psikologisnya bagi masyarakat.

“Sedangkan yang baik-baik saja atau yang jelas sudah biasa diterima masyarakat, tetapi kalau ada yang dikhawatirkan pemberlakuannya tentunya ditunda dulu,” ujarnya.

Olehnya, kata dia, terkait hal ini tinggal diserahkan saja kepada masyarakat bagaimana respons mereka. Namun secara kelembagaan MUI belum memiliki sikap yang jelas tetang vaksin MR ini.

Sementara Ketua MUI Kota Palu Prof Zainal Abidin saat dihubungi Metrosulawesi mengungkapkan, secara kelembagaan MUI daerah tentunya mengarah terhadap padangan MUI Pusat.

Kemarin kata Zainal, sudah ada pertemuan antara MUI pusat dan Kemenkes RI, dalam pertemuan tersebut, kesimpulannya bahwa bagi masyarakat yang masih menunggu sertifikat halalnya, tentu bisa menunda penyuntikan vaksin MR. 

“Jadi bagi masyarakat yang masih menunggu sertifikasi halal dari MUI, silakan menunda dulu vaksinya, bagi mereka yang tidak mempersoalkan ke halalan silakan saja jalan, karena ada non muslim. Misalnya tidak mempersoalkan halal, ataupun jika muslim tidak mempersoalkan hal itu, karena memang di satu sisi mungkin ada pendapatan, karena tidak adanya sertifikasi halal itu tidak juga menunjukkan ke haraman,” jelasnya.

Artinya kata Prof Zainal, adakah indikasi ataupun informasi yang menjelaskan kepada masyarakat, bahwa bahan dari vaksin itu diambil dari sesuatu yang diharamkan oleh Islam.

“Kita juga tidak mengetahui apakah ada keharaman atau tidak, itulah jawaban dari MUI pusat, jadi bagi yang mau mencari ke halalannya silakan menunggu sampai adanya proses sertifikasi,” katanya.

Prof Zainal mengatakan bagi masyarakat yang tidak mau disuntik vaksin atau mau divaksin itu hak masyarakat, karena pemeritah sekadar mengimbau betapa pentingnya vaksin ini dilakukan.

“Misalnya mungkin jika tidak dilakukan dampaknya seperti apa, kemudian apabila tidak dilakukan akan ada dilihat hasil-hasilnya. Tentu kita bependapat pemerintah tidak mungkin akan menyengsarakan rakyat, bahwa vaksin yang dilakukan itu tidak mungkin akan digunakan jika membahayakan masyarakat, tentu sudah diuji-cobakan di beberapa negara,” tambahnya.   


Editor: Udin Salim