Friday, 24 November, 2017 - 22:29

Muscab DPC Hanura Buol Kisruh, Kubu Marwan Tolak Rekomendasi DPP untuk Aliang

MUSCAB KISRUH - Peserta Muscab DPC Hanura Buol saat mengikuti sidang pembahasan pencalonan ketua. (Foto : Metrosulawesi/Agus Rioeh)

Buol, Metrosulawesi.com - Musyawarah Cabang ke-II DPC Partai Hanura  Kabupaten Buol yang dilaksanakan pada Rabu 24 Februari lalu di Hotel Sri Utami, Buol, tidak menghasilkan keputusan apapun karena  berakhir ricuh.

Wartawan Metrosulawesi Buol, Agus Rioeh dari lokasi Muscab melaporkan, insiden yang dipicu munculnya rekomendasi dari DPP Hanura yang  merekomendasikan Aliang Sahura sebagai ketua DPC Hanura Buol, yang kemudian ditolak oleh kubu Marwan Dahlan, ketua demisioner DPC Hanura Buol yang maju sebagai calon ketua DPC.

Kubu Aliang  meminta perihal surat rekomendasi tersebut untuk dimasukkan  ke dalam agenda sidang pleno ke-V. Tentang pemilihan Ketua DPC dan komposisi permatur untuk memilih pengurus. Hal ini mengicu keributan di ruang sidang, oleh pendukung kandindat ketua Marwan Dahlan.

Marwan Dahlan mengklaim dirinya didukung  delapan Pimpinan Anak cabang (PAC) Hanura dan beberapa sayap partai, serta menolak apapun dan siapapun yang  mendapat rekomendasi tersebut. Pihaknya hanya menghendaki  diadakan pemilihan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga  Partai Hanura.

Kubu Aliang Sahura menghendaki agar rekomendasi tersebut dibuka dan dibacakan serta dimasukkan pada  sidang pleno ke-V, yaitu pemilihan ketua terpilih.

Pelaksanaan kegiatan Muscab II Partai Hanura diikuti oleh 11  PAC, DPD I Hanura Provinsi  Sulteng, DPC Kabupaten Buol, Gema Hanura, maupun dari pemuda-pemuda Hanura yang kurang lebih jumlah peserta ratusan orang.

Muscab DPC Hanura Buol  dibuka oleh bupati Buol yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemda Buol, Priono B.Rajak dihadiri  oleh Muspida Buol dan undangan.

Masalah ini juga dipicu oleh tidak adanya keadilan dan transparansi pengurus DPD I, tentang isi dan tujuan rekomendasi itu. Sehingga, untuk meloloskan rekomendasi ini agar tujuan bisa dicapai walaupun  nantinya tidak demokratis dan aspiratif, dengan mengugurkan  beberapa pasal yang tertuang dalam tatib.  Yaitu pasal 34 tentang  mekanisme pencalonan dan pemilihan Ketua DPC.

Hal ini diusulkan oleh Aliang Sahura, yang juga anggota DPRD Buol. Berdasarkan hal itulah, terjadi keributan di tempat sidang, yang juga tidak didukung oleh pimpinan  sidang yang netral Samsudin Mangge, karena dalam memimpin sidang  terlihat berat sebelah dan memihak kepada kubu yang diberi rekomendasi DPP.

Karena dengan menghilangkan mengugurkan pasal ini dengan  sendirinya, tidak ada lagi pemilihan ketua yang ada tinggal  formatur dan siapa nama yang tertuang dalam rekomendasi itu belum  diketahui jelas.

Meski Muscab DPC Buol tidak  melahirkan ketua baru. Namun, Aliang mengaku, sudah diperintahkan DPD dan DPP untuk menyusun dan membawa komposisi personalia DPC Hanura Buol ke Jakarta. Olehnya, Sabtu (27/2/2016) malam, dirinya  menundang rekan-rekannya di Hanura untuk mengikuti rapat menyusun komposisi pengurusan.

“Kalau nanti akhirnya dilantik di Palu, kami  akan memboyong 30 pengurus. Karena isi dalam rekomendasi tersebut sangat jelas dan ditandatangani langsung Ketua Umum Wiranto,” katanya.

Marwan Dahlan Sesalkan Intervensi DPD

Marwan Dahlan Ketua DPC Hanura Kabupaten Buol demisioner kepada Metrosulawesi mengatakan, bahwa pihak DPD memaksakan kehendaknya dan menafikkan kedaulatan anggota melalui Muscab.

Disamping itu, kata Marwan Dahlan, banyaknya intervensi yang seharusnya tidak dilakukan oleh partai/kader Partai Hanura. Karena tidak sesuai dengan hati nurani.

Beberapa orang PAC kecamatan yang masih sempat hadir ditempat  kejadian di temui Metro Sulawesi mengatakan, PAC Kecamatan Paleleh,  Bunobogu, Bokat, serta ketua panitia pelaksana Muscab II DPC Hanura  Buol  sangat menyesal atas kejadian yang disebabkan ulah beberapa
oknum hingga berakhir Muscab ricuh.

Kondisi ini seperti sengaja diciptakan, disamping itu pula oknum  pengurus DPD I provinsi yang datang mengikuti pelaksanaan Muscab II di Buol, telah ada muatan-muatan intimidasi maupun setingan.

"Yang mereka lakukan akhirnya beresiko. Dan semua ini dikembalikan ke partai, dan kami menilai empat orang dari pengurus DPD Hanura Sulteng yang datang itu tingkat SDM nya belum handal, karena Muscab ini dilakukan sebagai pembelajaran politik, bukan diracuni dengan  rekomdasi yang sesat," ungkap Marwan Dahlan.

Sehingga menurut hemat Marwan, bahwa keputusan tertinggi ada pada Muscab ini, bukan pada rekomendasi. Disamping itu pula, DPP maupun  DPD Partai Hanura sudah memasung hak PAC, karena tidak ada  pemilihan dalam Muscab.

"Hal ini sangat memalukan partai yang selama ini kita terus dengung-dengungkan hati nurani, ternyata hati dan tindakan sangat  jauh berbeda pimpinan sidang pleno ketika keributan ,” ujarnya.

Ia menuding, Moh. Idris Wakil Ketua DPD I Partai Hanura Sulteng, didampingi oleh  beberapa anggota, termasuk juga Samsudin Mangge yang pada saat  memimpin sidang pleno I tidak netral.

Marwan Dahlan juga  menyebut, jika empat  pengurus DPD I Hanura Sulteng, yang mendesak agar surat wasiat tersebut wajib dimasukkan dalam sidang pleno ke-V. Dengan demikian tidak ada lagi pemilihan. Hal itu menunjukan, surat wasiat itu memang benar-benar merupakan campur tangan DPD dan DPP Hanura.

"Pembelajaran politik semacam apakah yang kita berikan kepada kader-kader partai, kalau semua keputusan harus diintervensi, begitu pula akan dikemanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai kalau begini model pelaksanaan ditingkat bawah, dan bukan praktek-praktek semacam inilah yang diharapkan maupun kami dambakan dari elit-elit politik partai Hanura dan mudah-mudahan persoalan ini dikeahui oleh pengurus DPP dan DPD partai Hanura lainnya yang tidak seirama dengan permainan ini," kata Marwan Dahlan.

Muscab Sudah Disetting

Menurut ketua panitia pelaksana Muscab II DPC Hanura Buol, bahwa  semua kejadian ini sudah diseting terlebih dahulu sebelum hari H.  Sehingga yang duduk di stering komite adalah orang-orang yang bisa  mereka ajak bergaining. Dan tidak menutup kemungkinan ada  intimidasi atau lain-lain.

Sehingga semua kegiatan Muscab jauh keluar dari prosedur dan  mekanisme organisasi. Apalagi, anggaran dasar maupun anggaran rumah  tangga partai.
 
Setelah sampul  surat rekomendasi dari DPP Partai Hanura hanya ditulis dengan tulisan polpen. Bukan diketik seperti biasanya. Dan hal ini juga menjadi pemicu dan perdebatan sengit, sehingga tepatnya pukul 15.00 Wita, terjadilah keributan didalam ruangan sidang yang menuju kepada perkelahian antar peserta yang pro dan yang kontra kandidat masing-masing.

Dan surat sakti itu disobek-sobek oleh oknum peserta Muscab. Sehingga Polres Buol segera mengamankan insiden. Selain itu 4 empat orang pengurus dari DPD Partai Hanura Sulteng juga mendapat pengawalan ketat dari polisi.

Pihak keamanan juga memaksa agar Muscab segera ditutup oleh anggota  pimpinan sidang lainnya, yang dilakukan oleh Samsudin Mangge, tanpa menghasilkan keputusan apapun.

Rekomendasi DPP Wajib Dibacakan

Wakil Ketua DPD Hanura Sulteng Abas Oli’i yang mewakili ketua  ketika dikonfirmasi sebelum kejadian mengatakan, bahwa apabila surat rekomendasi ini tidak masuk dan dibacakan dalam pleno. Maka mereka akan dekclok keluar dari Muscab.

"Karena tidak gunanya kami datang kalau surat rekomendasi ini tidak di plenokan. Beberapa orang anggota DPC maupun PAC Buol menyesalkan kepada pengurus DPD Partai Hanura Sulteng yang mengatakan, bahwa tidak usah dimasukkan dalam agenda pleno maupun dibacakan surat sakti itu karena akan berakibat fatal bagi partai Hanura," kata  Abas.

Samsudin Nanu (60), mantan anggota DPRD Kabupaten Buol yang  hadir di muscab II tersebut mengatakan, seyogyanya DPP maupun DPD I partai Hanura tidak usah terlalu banyak intervensi.

Maupun memaksa kehendak kepada peserta muscab II partai Hanura Buol.

Apalagi ada salah satu pasal, yaitu pasal 34 yang dihilangkan atau dihapus dalam tatib. Padahal ada kaitannya dengan Muscab ini yang nota benenya ada dalam amanat anggaran dasar dan anggaran rumah partai. Yaitu bunyi pasalnya mekanisme pencalonan dan pemilihan ketua dengan memuat syarat-syarat pencalonan ketua DPC 5 butir.

Disambung lagi proses pemilihan ketua DPC 5 butir pula. Dan ini atas usulan dan permainan antara pimpinan sidang yang  memimpin rapat kala itu meloloskan salah satu kandidat Aliang Sahura.

Dan 4 orang yang mewakili DPD partai Hanura Sulteng, sehingga pasal 34 tatib muscab II partai Hanura Buol dilewati atau tidak disetujui diganti dengan pembacaan rekomendasi (surat wasiat), yang berasal DPP Sartai Hanura yang isinya tidak sempat dibacakan, karena sudah terjadi keributan.

Samsudin Nanu lanjut mengatakan, apabila tidak ada surat wasiat. Maka, pelaksanaan dan penyelenggaraan Muscab II Partai Hanura Buol dapat dikatakan sukses.

Menurut sejumlah ketua PAC dari kecamatan Bunobogu, Bokat, dan  kecamatan Paleleh.

Diantaranya Abdi mengatakan, bahwa DPP dan DPD partai Hanura telah memasung hak PAC melalui Muscab. Dan hal ini  bukan memberi kesan yang baik kepada kader dan simpatisan partai. Melainkan membawa kesan kemunduran.

"Karena praktek dan manuver seperti ini yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu pada zaman lalu, dan kepada setiap PAC di daerah Buol agar jangan mengambil pelajaran dari penyelenggaraan Muscab II Partai Hanura Buol," ucapnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.