Monday, 24 April, 2017 - 21:26

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

OJK: Hanya PT Pegadaian yang Punya Izin di Sulteng

Agus Tokhid - Syukri A Yunus. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah hanya ada satu perusahaan pergadaian di daerah ini, yaitu perusahaan milik Negara PT Pegadaian (persero).

Selain perusahaan milik negara itu tidak ada perusahaan pergadaian yang resmi atau terdata oleh pihak otoritas.

"Pada saat ini di Sulteng hanya terdapat perusahaan pergadaian pemerintah yaitu PT Pegadaian (Persero) yang memiliki jaringan 14 kantor yang tersebar di 13 kabupaten dan kota," terang Kepala OJK Sulteng Syukri A Yunus saat pihaknya dimintai data terkait usaha jasa gadai di Sulawesi Tengah, Rabu 5 April 2017.

Dengan melihat data tersebut, artinya seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pergadaian selain PT Pegadaian yang milik negara itu bisa dipastikan belum berizin, bahkan tidak terdata oleh OJK.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, katanya, OJK mengimbau perusahaan pergadaian swasta segera mendaftarkan izin kepada OJK.

Pengaturan dan pengawasan terhadap jasa pergadaian swasta perlu dilaksanakan guna tercipta suatu iklim usaha yang teratur, adil, transparan, dan akuntable serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan menjamin perlindungan konsumen atau masyarakat.

Dalam POJK, jasa pergadaian swasta diberikan masa tenggang selama 2 tahun guna mempersiapkan perizinan kepada OJK.

"Mengamati kondisi di lapangan di mana hanya sebagian kecil perusahaan gadai swasta yang berizin, OJK akan lebih intens dalam melaksanakan sosialisasi guna mendorong perusahaan pergadaian swasta mendaftar kepada OJK," sebutnya.

POJK memiliki sanksi administratif namun terbatas bagi pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar di OJK, sanksi administratif OJK tidak mengikat kepada perusahaan pergadaian swasta yang tidak terdaftar di OJK.

"Beberapa kendala perusahaan pergadaian swasta belum melakukan pendaftaran ke OJK diantaranya permasalahan badan hukum, permodalan, dan SDM."

Namun demikian, OJK optimistis dalam 2 tahun ke depan perusahaan pergadaian swasta akan mendaftar ke OJK.

Sementara itu, secara nasional ada sekitar 1.000 perusahaan pergadaian, namun baru 7 perusahaan yang memiliki izin usaha dan terdaftar.

Pihak PT Pegadaian juga berharap agar perusahan-perusahaan gadai yang ada bisa segera mengurus izin agar terkontrol dan bidang usahanya jelas.

"Sebaiknya segera diurus izinnya, kita tidak mengaggap usaha-usaha gadai swasta itu sebagai saingan. Tapi sebaiknya izinnya diurus supaya jelas bidang usahanya sesuai aturan," kata Deputi Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Bidang Bisnis Cabang Palu Agus Tokhid.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.