Saturday, 18 August, 2018 - 19:55

Ombudsman Tolak Usulan Tiadakan Zonasi

Ketua Ombudsman Sulteng, H Sofyan Farid Lembah, SH. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Harapan legislator Palu untuk meniadakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa di setiap sekolah di Palu, tampaknya tak akan berjalan mulus. Sebab Ombudsman Sulteng secara tegas menolak usulan tersebut.

‘’Sistem zonasi penerimaan siswa di semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat, yang sudah berlangsung kurun waktu 2 tahun cukup memberi perubahan yang signifikan dalam pengembangan pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga untuk merubah ke pola lama tidak tepat, karena selain merupakan program nasional, juga amat ampuh memberantas pungutan liar (Pungli) di sekolah-sekolah yang dianggap pavorit,’’ ungkap Ketua Ombudsman Sulteng, H Sofyan Farid Lemba, SH, menjawab Metrosulawesi di ruang kerjanya, Kamis 2 Agustus 2018.

Menurut Sofyan, program zonasi tersebut dapat menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri. Termasuk membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. 

Sistem zonasi, katanya, menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. 

Dengan demikian, urianya, calon siswa yang bertempat tinggal lebih dekat dengan sekolah mempunyai peluang lebih besar diterima di sekolah tersebut, sehingga ada pemerataan jumlah siswa pada sekolah di kota dan pinggiran, dan yang lebih penting lagi nota dinas pejabat tidak berlaku lagi.

Dikatakan, sebenarnya yang tidak suka sistem zonasi adalah oknum yang kemungkinan suka manfaatkan keadaan dengan main kongkalikong, untuk meminta sejumlah bayaran pada siswa baru dengan alasan biaya bangku atau biaya administrasi. 

“Model pungli seperti itu yang harus dihapus,’’ tandas Sofyan yang mempertanyakan sejumlah pihak yang ingin menghapus sistem zonasi, karena boleh jadi ada keinginan terselubung untuk menghidupkan pungli melalui penerimaan siswa baru.

Perlu diketahui katanya, aturan zonasi  tersebut untuk menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Jadi dengan aturan tersebut, tak ada lagi yang namanya sekolah favorit. 

Sistem zonasi tersebut kata Sofyan dimaksudkan dalam penerimaan siswa baru lebih pada mempertimbangkan jarak dari rumah ke sekolah, sehingga siswa tak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi lebih untuk menuju ke sekolahnya masing-masing.

 

Editor: Syamsu Rizal