Wednesday, 16 August, 2017 - 23:33

Onslag, Sekdakab Banggai Bebas

BEBAS DARI DAKWAAN - Syahrial Labelo (baju garis-garis) dan Isnaeni Larekeng (baju batik). (Foto : Ist)

Hakim Putuskan Lepas dari Jeratan Pasal Korupsi

Palu, Metrosulawesi.com - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banggai, Syahrial Labelo dan Isnaeni Larekeng, akhirnya lepas dari jeratan hukum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu memutus onslag (perbuatannya terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana) terhadap kedua terdakwa dari dugaan korupsi dana pengadaan tanah pembangunan alat navigasi Doppler Very Omni Range (DVOR) dan Distance Measuring Equipment (DME) Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk tahun 2013.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Selasa, 13 Juni.
Majelis Hakim Ketua, Dede Halim yang didampingi dua Majelis Hakim Anggota, Felix Da Lopes dan Darmansyah  dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Syahrial Labelo dan Isnaeni Larekeng terbukti melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan dakwaan primair. Namun perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baiknya.

Dede mengatakan, bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 973 juta karena dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan alat navigasi DVOR dan DME Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, dengan terbangunnya alat navigasi DVOR dan DME Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk tersebut mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi daerah Kabupaten Banggai, yakni bertambahnya maskapai penerbangan di Bandara Luwuk yang menimbulkan peningkatan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Banggai. Sehingga ada alasan pemaaf terhadap kedua terdakwa. Olehnya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap kedua terdakwa itu dengan putusan onslag (perbuatannya terbukti tapi bukan tindak pidana).

Sedangkan terdakwa Hasanuddin Datu Adam (splitan) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan alat navigasi DVOR dan DME Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk. Pasalnya, dalam persidangan terungkap bahwa dana senilai Rp 973 juta diberikan kepada terdakwa Hasanuddin Datu Adam. Kemudian Hasanuddin memberikan kepada pemilik tanah Imran Usman senilai Rp 50 juta. Sehingga yang terbukti sebagaimana terungkap dalam persidangan yang dinikmati oleh terdakwa Hasanuddin adalah senilai Rp 923 juta. Olehnya terdakwa Hasanuddin Datu Adam dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama lima tahun, dan denda senilai Rp 200 juta, serta membayar uang penganti senilai Rp 923 juta subsidair 1 tahun penjara.

"Terdakwa Hasanuddin Datu Adam terbukti melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan JPU dalam dakwaan primair," katanya.

Usai membacakan putusan tersebut, Majelis Hakim Ketua, Dede Halim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan JPU untuk menyikapi putusan tersebut.

Riswanto Lasdin selaku Kuasa Hukum terdakwa Sahrial Labelo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang melepaskan klien kami dari segala tuntutan hukum.

"Ini merupakan berkah bagi klien kami Syahrial Labelo di bulan Suci Ramadhan tahun 2017. Tentunya putusan ini kami terima," ujarnya.

Sementara JPU usai mendengarkan putusan tersebut masih menyatakan pikir-pikir karena perlu ada laporan terhadap pimpinan kemudian menyatakan sikap.

Diketahui, bahwa Pengadilan Tipikor Palu menyidangkan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Syahrial Labelo selaku Sekab Banggai, Hasanudin Datu Adam dan Kepala Dinas Pariwisata Banggai, Isnaeni Larekeng.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banggai, Erfan dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Syahrial Labelo bersama-sama dengan kedua terdakwa lainnya dalam berkas terpisah telah melakukan tindak pidana korupsi pembebasan lahan proyek alat navigasi DVOR Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk. Terdakwa Isnaeni Larekeng terjerat dalam perkara ini dikala terdakwa menjabat Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Dalam berkas perkara terpisah, ketiga terdakwa itu didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara masing-masing senilai Rp 973.000.000. Ketiga terdakwa itu didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1  huruf b Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.