Tuesday, 19 June, 2018 - 07:02

P2TP2A Parigi Tangani 49 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

ILUSTRASI - Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Foto : Ist)

Parigi, Metrosulawesi.com - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Parigi telah menangani  49 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Jenis-jenis masalah terhadap perempuan dan anak itu sendiri di bagi atas beberapa hal seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran,” kata Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan, Marni baru-baru ini.

Sebanyak 17 kasus terkait  anak baik yang berupa kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran dan sebanyak 32 kasus  terkait perempuan. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya dimana kasus terkait anak dan perempuan mencapai 89 kasus.

“Jumlah tersebut merupakan kasus yang dilaporkan oleh korban kepada pihak P2TP2A dan belum diakumulasikan dengan beberapa kasus lainnya yang laporannya diterima oleh pihak lain seperti anggota kepolisian,” urainya.

Dari ke- 49 kasus tersebut khusus untuk permasalahan anak didominasi oleh kasus pencabulan seperti yang baru-baru ini terjadi dimana seorang Kepala sekolah di Pelawa mencabuli muridnya yang statusnya adalah keponakannya sendiri dan sementara dalam proses untuk menentukan akan dilanjutkan sampai ke pengadilan atau mengambil jalan damai.

Adapula kasus seorang anak dicabuli oleh bapak tirinya dan ada pula yang dicabuli oleh tetangganya. Untuk kasus kekerasan fisik seperti seorang anak yang sedang duduk di bangku PAUD justru mendapat kekerasan fisik dari gurunya, dalam kasus ini pihak korban dan tersangka hanya melakukan konsultasi.

Sedangkan permasalahan pada perempuan didominasi oleh faktor perselingkuhan yang berujung pada tindak kekerasan dan penelantaran.  Tidak jarang permasalahan perempuan yang menimpa PNS dari pihak korban kerap menuntut agar suaminya dicopt dari jabatannya.

Menghadapai hal tersebut terkadang pihak P2TP2A kewalahan karena dalam tuntutan yang demikian adalah wewenang pihak BKD dan harus melalui beberapa proses seperti teguran lisan, tertulis dan ganjaran lainnya.

Selain itu, dalam mengawal kasus-kasus tersebut pihak P2TP2A melalui MOU menjalin kerjasama dengan beberapa dinas dan lembaga terkait seperti pengadilan, kejaksaan, rumah sakit, polres, dinas kesehatan, dinas  pndidikan, dinas sosial, dan kementrian agama.

 
Editor : Subandi Arya

Tags: