Saturday, 18 August, 2018 - 20:00

PAD Morut Naik 59,48 Persen

Politisi NasDem Melky Tangkidi menyampaikan pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan pertanggungjawaban. (Foto: Alekson Waeo/ Metrosulawesi)

Morut, Metrosulawesi.com - Realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2017 setelah perubahan sebesar Rp 889 miliar. Artinya, realiasi pendapatan mencapai 97,25 % dari target sebesar Rp.915 miliar.

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.54 miliar atau 80,67 % dari target yang telah dianggarkan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 862.3369.784.878,00 atau mencapai 98,67 % dari target yang telah dianggarkan. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.9 miliar atau mencapai 90 % dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan asli daerah yang memberikan koontribusi paling kecil terhadap total realisasi penerimaan daerah yakni sebesar 6,14 % dari total pendapatan, naik 59,48 % dari tahun 2016.

Hal ini disampaikan oleh politisi NasDem Melky Tangkidi mewakili sekretaris dewan yang sedang dinas luar daerah pada sidang paripurna ke 7 masa sidang III DPRD Morut, Rabu 1 Agustus 2018 di ruang sidang utama DPRD setempat.

Sementara realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp. 937.077.581.668,- atau hanya terealisasi 96 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.976.108.606.681,00 dimana dari realisasi belanja tersebut dapat dilihat bahwa terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 47.130.437.522,28.

Dalam pembahasan Badan Anggaran Dewan menyoroti dan memberikan 10 poin catatan berupa beberpa proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan hasil peninjauan anggota DPRD bahwa Pemda Morut merencanakan dengan sebaik-baiknya program yang akan dilaksanakan harus sesuai visi misi kepala daerah. Rumah Sakit Umum Kolonodale untuk lebih selektif dalam penyusunan DPA harus sesuai dengan buku APBD.

Selain itu Badan Anggaran DPRD meminta Pemda harus lebih memperhatikan dengan serius keberadaan RSUD Kolonodale dalam memperoleh legalitas lahan berupa surat tanah/ sertifikat untuk memperoleh IMB. Sedang di kantor Bappelitbangda berupa program Analipu tidak terselesaikan karena ketidakmampuan ketua Bappelitbangda dalam menjalankan program yang ada dalam visi misi dan diminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja ketua tersebut.

Di sisi lain lampu jalan lebih diperhatikan terkait meteran, kegiatan pengadaan perahu yang tidak bisa digunakan masyarakat, ada kegiatan Dinas Koperasi lebih banyak perjalanan dinas.

Sorot Kinerja Dinas PU

Ada beberapa kegiatan proyek fisik pada Dinas Pekerjaan Umum yang di dalam pelaksanaannya sering berubah kontrak serta membuat CCO sendiri sehingga menambah biaya. Badan anggaran meminta Bupati mengevaluasi hasil kerja Dinas PU tersebut, serta penggunaan kendaraan operasional pada Dinas PU dengan target Rp. 50 juta namun realisasi hanya Rp. 3 juta lebih.

Pimpinan Sidang Wakil Ketua II DPRD Morut, Abudin Halilu sebelum menutup masa persidangan ke 7 meminta kepada seluruh anggota DPRD ke depan jika tak ada Bupati hanya diwakili oleh Assisten II Masjudin Sudin akan tidak melaksanakan perisadangan. Bahkan seluruh OPD yang rata-rata diwakili staf ini sangat tidak menghargai lembaga Legislatif saat sementara sidang paripurna berlangsung sudah banyak tinggalkan ruang sidang karena tidak ada Bupati.


Editor: Syamsu Rizal

Tags: