Friday, 22 June, 2018 - 15:12

Palu Belum Sampai Titik Nol Kemiskinan

Wali Kota bersama dengan sejumlah SKPD dalam workshop tentang Capaian Palu 2015 Zero Poverty dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, Kamis (20/8/2015). (Foto : Syarifudin)

 

Palu, Metrosulawesi.com - Program Zero Poverty atau nol kemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Kota Palu, berdasarkan hitungan angka diatas kertas belum mampu mengantarkan Kota Palu mencapai titik Nol Kemiskinan.

Hal ini diakui Wali Kota Palu, H Rusdi Mastura pada kegiatan Workshop tentang Capaian Palu 2015 Zero Poverty dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, bertempat di Ballroom Hotel Palu Golden, Kamis (20/8/2015).

Namun, menurut Cudi, sapaan wali kota, dibandingkan dengan angka kemiskinan daerah lain berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Sulawesi Tengah, diantaranya Kabupaten Parigi Moutong saat ini masih berada pada angka 17 persen, Kabupaten Donggala 15 persen, Kabupaten Tojo Unauna 20 persen, sedangkan Kota Palu sudah berada pada angka 7,8 persen.

“Sementara berdasarkan target pemerintah pusat, harusnya tahun 2015 ini angka kemiskinan sudah berada dibawah 10 persen. Artinya, saat ini baru Kota Palu yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan,” kata Cudi.

Cudi mengakui, bahwa selama dua periode memimpin Kota Palu, dia belum mampu menghilangkan kemiskinan di Kota Palu 100 persen. Tapi, setidaknya melalui lompatan ide dan gagasan yang telah dia gagas, Pemkot Palu memiliki komitmen tinggi untuk menghilangkan kemiskinan di Kota Palu.

Kemiskinan adalah hal lumrah, namun bukan berarti tidak diperhatikan, untuk itulah zero poverty dijadikan program tetap dengan dibuatkan paying hukum dalam bentuk peraturan daerah. Sehingga, siapapun yang akan menggantikan dia nantinya tetap harus menjalankan program ini.

“Sesuai amanat undang-undang bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara,” kata Cudi.

Ditanya nasib program Zero Poverty ini, setelah habis masa baktinya sebagai orang nomor satu di Kota Palu, Cudi menegaskan, bahwa jika program ini dinilai tidak wajar, tidak mungkin Pemkot Palu dipanggil beberapa daerah, bahkan pemerintah pusat untuk presentasi tentang program ini.

Program ini juga telah diadopsi Pemkot Tual – Maluku, yang juga ingin menerapkan konsep ini guna melakukan penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut. 

“Jadi apanya yang mau dipersoalkan dengan program ini. Menurut saya, jika ada orang yang ingin menghapus program ini, kalau dia ingin mencalonkan diri sebagai apapun, sebaiknya rakyat Kota Palu jangan pilih orang itu,” tegas Cudi.

Data BPS Terakhir Kemiskinan Dibawah 6 Persen

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Darma Gunawan Mochtar pada kesempatan tersebut menyatakan, bahwa jika wali kota menyebut Zero Poverty sebagai program dan kebijakan, itu wajar karena dia adalah seorang pemimpin. Tetapi bagi SKPD dan seluruh komponen masyarakat lainnya, Zero Poverty harus dimaknai sebagai sebuah gerakan penanggulangan kemiskinan.

“Artinya, penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama seluruh elemen dan komponen masyarakat. Dengan begitu, InsyaAllah penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan lompatan-lompatan yang lebih tinggi dan lebih jauh,” kata Darma Gunawan.

Pada pertengahan Juli 2015 ini, BPS Kota Palu kembali melakukan survey angka kemiskinan di Kota Palu, yang rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

“Informasi yang saya dapat, kemungkinan besar angka kemiskinan di Kota Palu terakhir sudah berada dibawah enam persen,” imbuhnya.

Untuk mencapai titik nol kemiskinan, tidak bisa hanya dilakukan dengan mencanangkan program semata, tetapi harus pula diikuti dengan komitmen dan kemauan untuk bekerja. Serta formulasi-formulasi khusus sebagai penjaga kestabilan program, serta antisipasi segala kemungkinan buruk, jika terjadi hal-hal yang tidak direncanakan.

Kata Darma Gunawan, terkait dengan adanya pertanyaan dari pihak-pihak tertentu, tentang kelanjutan program padat karya. Menurutnya, untuk tahun 2016 hal ini akan dibahas dengan dewan pada bulan September mendatang.

Sehingga jika seandainya wali kota berikutnya ingin menghapus program ini, hanya bisa dilakukan pada RAPBD perubahan. 

“Tapi kalau melihat respon masyarakat, mayoritas menghendaki program ini tetap dilanjutkan,” ujarnya.

Bank Data Kemiskinan 

Selama ini, kriteria miskin masih menggunakan ketetapan pusat. Sementara, jika melihat program dari Pemkot Palu dalam upaya menanggulangi kemiskinan, jauh lebih detail dibandingkan dengan kriteria pemerintah pusat. Misalkan, jika pusat memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maka Pemkot memiliki Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

Untuk itulah, Pemkot Palu melakukan terobosan dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Palu, Presly Tampubolon kepada wartawan.

“Karena jika 15 kriteria miskin pemerintah pusat diterapkan di Kota Palu, apa mungkin misalkan di Kota Palu ini masih ada yang menempati rumah atap rumbia, dinding kayu, lantai tanah. Dan lain sebagainya, untuk itulah, saat ini pemkot melalui TPKD sedang menyusun kriteria  miskin itu sendiri, yang rencananya akan diluncurkan awal tahun depan,” kata Presly.

Kriteria miskin Kota Palu, bisa jadi berbeda dengan kriteria pemerintah pusat, tapi itu bukan masalah karena pada dasarnya tujuan adalah untuk menanggulangi kemiskinan. (joko/syr)