Monday, 20 November, 2017 - 01:59

PAN Relakan Jatah Cawagub Sulteng

Rusli Dg Palabbi. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tengah nampaknya mulai merelakan jatah calon Wakil Gubernur (Wagub) kepada Hidayat Lamakarate dan Zainal Daud. PAN berharap agar Longki Djanggola sebagai ketua partai pengusung mengadakan pertemuan kembali guna menjalin komunikasi yang sempat putus.

Sekretaris DPW PAN Sulawesi Tengah, Rusli Dg Palabbi, ditemui di ruang kerjanya Rabu, 8 Maret 2017, menginginkan pertemuan lanjutan guna meluruskan berbagai isu yang berkembang selama ini. Menurutnya, ada komunikasi yang terputus mesti disambung kembali diinternal partai pengusung.

“PAN tidak pernah berfikir untuk menghambat apa yang menjadi keputusan partai pengusung. Hanya saja seolah-olah terbentuk opini bahwa PAN begitu berambisi, padahal sejak awal PAN tidak berniat untuk menggagalkan kesepakatan di tubuh partai pengusung. Semuanya karena mis komunikasi saja,” kata Rusli Palabbi.

Lanjut Rusli, selama ini PAN telah berupaya membangun komunikasi lagi dengan gubernur, karena banyak hal perlu dijelaskan atas informasi yang berkembang selama ini, termasuk PAN juga ingin mendengarkan mengapa bisa menghasilkan dua nama tersebut.

“Pada akhirnya nanti saya rasa PAN akan setuju atas apa yang sudah diputuskan. Makanya saat ini yang dibutuhkan hanyalah komunikasi,” ujarnya.

Rusli mengatakan, sudah saatnya melihat kedepan, yang lalu biar berlalu masih banyak yang harus dilakukan mengingat tahun depan ada tiga wilayah menggelar Pilkada, yakni Donggala, Parigi Moutong dan Morowali.

Soal rekomendasi dari DPP PAN menurut Rusli sejauh ini belum ada. Tetapi sebagai kader partai didaerah, sudah menjadi kewajiban melaksanakan perintah dari pimpinan pusat, untuk itu siapapun rekomendasi dari DPP PAN pihaknya akan mensukseskannya hingga proses pemilihan nanti.

Walaupun mulai melunak dengan dinamika politik saat ini, namun Rusli kembali menegaskan surat rekomendasi dari partai pengusung tetap harus ditandatangani oleh pengurus partai yang baru, sedangkan persetujuan yang dihadiri mantan Sekretaris PAN, Kaharuddin Syah tidak bisa digunakan lagi.

“Karena PAN ada perubahan struktur saat ini, maka persetujuan dua nama calon Wagub harus dikeluarkan oleha pengurus baru, sedangkan surat yang lama tidak dapat digunakan. Lagi pula saat itu yang bertanda tangan atas hasil rapat partai pengusung hanya mantan sekretaris, sementara ketua wilayah belum ada,” jelas Rusli.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.