Friday, 20 July, 2018 - 17:01

Pansus DPRD Kritik Kinerja Bupati Morut

PARIPURNA - Laporan panitia khusus DPRD Morut terhadap LKPj Bupati Morut di Paripurna di ruang sidang utama DPRD Morut, Selasa 2 Mei 2018. (Foto: Alekson Waeo/ Metrosulawesi)

Morut, Metrosulawesi.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Morut melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bupati Morowali Utara. Kritik itu disampaikan Abdul Salam dan Molter Suade dalam penyampaian laporan panitia khusus DPRD Morut terhadap LKPJ Bupati dalam rapat Paripurna di ruang sidang utama DPRD Morut, Selasa 2 Mei 2018.

Dikatakan, seharusnya LKPJ  (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati Morut menggambarkan keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara antara lain mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang profesional, meningkatkan derajat pendidikan, meningkatkan upaya kesehatan, meningkatnya infrastruktur daerah dan adanya kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan kabupaten.

Selain itu, pemafaatan tata ruang secara terkontrol, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, penurunan tingkat presentasi kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) pendapatan perkapita dan disparitas antar wilayah.

Sementara bahwa  dalam LKPj Bupati Morut  penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hanya menampilkan penyerapan anggaran, setiap urusan, program dan kegiatan. LKPj tersebut tidak memberi gambaran tentang realisasi pelaksanaan program berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam RKPD.

Berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi temuan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan berupa penataan ruang Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morut. Topografi kota Kolonodale yang berbukit-bukit dihadapkan dengan pembangunan yang cenderung tidak terkendali yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat menimbulkan kerawanan bencana longsor, banjir dan kekeringan.

Sementara urusan pendidikan, akses masyarakat pada pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil masih kurang akibat kurangnya sarana, prasarana, fasilitas pendidikan termasuk kekurangan guru. Selain itu, pengangkatan guru kontrak tidak berdasarkankebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan.

Begitu pula sarana dan fasilitas kesehatan manajemen kesehatan dan tenaga kesehatan serta terdapat jaminan kesehatan ganda. Sarana air bersih (PDAM) untuk kebutuhan masyarakat belum memadai dan kualitas konstruksi dan penyelesaian konstruksi/ proyek berupa kegiatan konstruksi berupa jalan tidak memberikan nilai tambah pembangunan belum bisa dimanfaatkan.


Editor: Syamsu Rizal

Tags: