Wednesday, 26 July, 2017 - 14:58

Panwas Loloskan Mulhanan-Tahmidi

Mulhanan Tombolotutu disambut haru pendukungnya pasca Panwaslih Kota Palu mengabulkan permohonannya. (Foto : Metrosulawesi)

 

Alasan Panwas:
  • SK KPU bertentangan dengan Pasal 49 ayat 3 UU Nomor 1/ 2015 dan PKPU dan Pasal 53 ayat 1 PKPU Nomor 9/2015.
  • Keterlambatan penyampaian syarat calon yang diberikan LO (penghubung calon) kepada KPU Palu pada 13 Agustus bukan kesengajaan partai politik dan pasangan calon.
  • Ijazah pasangan calon dianggap sah secara hukum yang dibuktikan dengan pernyataan mantan Kepala SMA API Berbantuan tertanggal 12 Agustus 2015.
  • Tidak ada pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi dokumen dari KPU Palu kepada parpol pengusung.

Salah satu alasan KPU menyatakan TMS adalah ijazah SMA 22 Jakarta yang dimasukkan Mulhanan Tombolotutu cacat administrasi karena nomor daftar induk 2019 bukan atas nama Mulhanan Tombolotutu tapi atas nama Hiryam.

Palu, Metrosulawesi.com - Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palu mengabulkan permohonan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mulhanan Tombolotutu-Tahmidi Lasahido.

KPU Palu diperintahkan untuk mencabut surat keputusan yang menyatakan pasangan petahana itu tidak memenuhi syarat (TMS). Keputusan itu dibacakan dalam sidang putusan di Kantor Panwas Kota Palu Jalan Swadaya, Rabu (2/9/2015).

Ketua Panwas Kota Palu, Darmiati mengatakan tidak terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar anggota panwas dalam pengambilan keputusan tersebut. 

“Tidak ada perbedaan pendapat saat memutuskan hal ini,” ungkap Darmiati.

Dalam putusannya, ada tiga alasan Panwas Kota Palu mengabulkan permohonan pemohon (Mulhanan-Tahmidi). Pertama, SK KPU Palu Nomor 40/Kpts/KPU.Kota Palu 024.433212/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan Pasal 49 ayat 3 UU Nomor 1/ 2015 dan PKPU dan Pasal 53 ayat 1 PKPU Nomor 9/2015. Oleh karena itu, SK tersebut harus dicabut oleh KPU Palu.

Kedua, menurut Panwas keterlambatan penyampaian syarat calon oleh LO (penghubung calon) kepada KPU Palu pada 13 Agustus bukan kesengajaan partai politik dan pasangan calon.

Diketahui, sesuai lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan tahapan perbaikan syarat calon 4-7 Agustus. Penelitian hasil perbaikan oleh KPU 8-14 Agustus. Namun, oleh Panwas Kota Palu keterlambatan penyampaian syarat calon tidak ada unsur kesengajaan.

Darmiati juga mengatakan tidak adanya pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi dokumen dari pihak termohon (KPU Palu) kepada parpol pengusung (Golkar dan Gerindra) paslon Mulhanan-Tahmidi.

"Ini dibuktikan atas berita acara yang disampaikan kepada LO. Tentang penyerahanan administrasi bakal calon. Tertanggal 3 Agustus. Itu menyebabkan keterlambatan perbaikan persyaratan pada masa perbaikan yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Selanjutnya, pertimbangan Panwas yang ketiga adalah ijazah pasangan calon dianggap sah secara hukum. Terkait ijazah Mulhanan Tombolotutu, Darmiati menjelaskan bahwa dalam sidang musyawarah Mulhanan Tombolotutu dapat memperlihatkan ijazah asli kepada termohon.

Selain itu, kata Darmiati, Mulhanan juga memperlihatkan surat pernyataan mantan Kepala SMA API Berbantuan tertanggal 12 Agustus 2015 yang menyatakan Andi Mulhanan T adalah benar menjadi siswa SMA API Berbantuan tahun ajaran 1974/1975 dengan nomor daftar induk 2019.

“Mulhanan juga memperlihatkan surat pernyataan mantan kepala SMA API Berbantuan tertanggal 12 Agustus 2015 yang menyatakan Andi Mulhanan T adalah benar menjadi siswa SMA API Berbantuan tahun ajaran 1974/1975 dengan nomor daftar induk 2019 dan yang bersangkutan diikutkan ujian negara di SMA 22 Jakarta,” katanya.

Terkait adanya surat pernyataan mantan kepala SMA API Berbantuan yang diajukan dalam sengketa di Panwas, Divisi Teknis KPU Palu Zatriawati yang dikonfirmasi enggan berkomentar. 

“Tanyakan sama Panwas soal itu (surat pernyataan),”  katanya di kantornya.

Surat tersebut diterbitkan pada 12 Agutus 2015 saat KPU melakukan penelitian hasil perbaikan. KPU bahkan dikabarkan datang langsung ke SMA 22 Jakarta untuk mengecek kebenaran ijazah Mulhanan Tombolotutu.

Sebelumnya diberitakan, KPU Palu memverifikasi ijazah SMA 22 Jakarta yang dimasukkan Mulhanan Tombolotutu. Hasilnya, KPU Palu menyatakan bahwa ijazah tersebut cacat administrasi karena nomor daftar induk 2019 bukan atas nama Mulhanan Tombolotutu tapi atas nama Hiryam.

"Ada beberapa syarat administrasi yang mereka tidak penuhi. Baik Mulhanan maupun Tamidi masing-masing tidak melengkapi legalisir ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)," katanya dalam konferensi pers di Kantor KPU Palu sesaat setelah penetapan pasangan calon, Senin (24/8/2015).

"Kami tidak bisa meloloskan mereka, sebab dari beberapa persyaratan pencalonan, salah satunya adalah ijazah harus dilegalisir oleh pihak sekolah atau instansi berwenang," katanya.

Marwan: Kami Konsultasi Dulu ke KPU RI

Ditemui pasca putusan, Ketua KPU Kota Palu Marwan P Angku tidak banyak mengomentari putusan Panwas Kota Palu. Dia mengatakan akan mempelajari putusan tersebut dan mengkonsultasikannya ke KPU RI. 

“Kami harus berkonsultasi dulu dengan KPU RI secepatnya, ” kata Marwan di kantornya, Rabu (2/9/2015).

Marwan juga menegaskan berdasarkan undang-undang, putusan yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Palu adalah final dan mengikat, namun pihaknya tetap terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan KPU Sulteng dan KPU RI. 

“Ini hanya putusan teknis saja,” kata Marwan.

Terkait nomor urut pasangan calon Mulhanan-Tahmidi, Marwan mengatakan otomatis akan mengikuti. 

“Kita tunggu saja. Yang jelas sekarang kami masih mempelajari hasil putusan Panwaslih Palu. Prosedur selanjutnya akan kami sampaikan setelah konsultasi,” katanya. 

 

Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.