Friday, 20 April, 2018 - 14:39

Pasca Penetapan Tersangka, Bupati Bangkep Resmikan Rumah Nelayan

SIAP HADAPI KPK - Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), H Zainal Mus. Zainal menyatakan siap menghadapi kasus hukum dan semua risiko. (Foto: Ist)

Bangkep, Metrosulawesi.com – Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 16 Maret 2018 lalu, Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), H Zainal Mus, tetap terlihat enjoy. Pada hari Sabtu, Bupati meresmikan perumahan nelayan dan bertanding sepak bola.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banggai, Saprin K Piter S.STP yang dihubungi Metrosulawesi mengatakan, agenda pemerintahan Pemkab Bangkep tetap berjalan seperti biasa.

Pada Sabtu 17 Maret kata Saprin, Bupati Bangkep meresmikan sekaligus menyerahkan SK (surat keputusan) bantuan perumahan untuk masyarakat nelayan dan bantuan Pansimas. Yang menarik, setelah meresmikan dan menyerahkan bantuan perumahan, sore harinya bupati bersama pimpinan OPD berolahraga bersama kepala-kepala desa.

Saprin mengatakan, sejak Bupati Zainal memimpin Bangkep, hubungan antara OPD dan kecamatan serta pemerintahan desa semakin erat.

“Setiap pekan sudah diagendakan, pak Bupati dan jajarannya turun ke desa untuk audiens dengan warga dan pemerintahan di desa,” katanya.

Sebelumnya kepada wartawan pada Sabtu 17 Maret, Zainal menyatakan siap menghadapi kasus hukum dan semua risiko yang harus dipikulnya sehubungan dengan penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK.

“Saya minta semua masyarakat di Banggai Kepulauan tetap tenang. Jangan ada yang terpengaruh, biar saya sendiri yang menghadapi masalah ini,” katanya.

Kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Bupati H. Zainal Mus meminta, agar semua bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan informasi penetapannya sebagai tersangka.

“Saya berharap penetapan saya sebagai tersangka tidak memengaruhi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bangkep. Saya juga masih bupati definitif dan akan tetap bekerja seperti biasa sampai ada keputusan yang resmi mengenai jabatan ini,” ujarnya.

Zainal Mus membenarkan bahwa dirinyalah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama kakaknya, Ahmad Hidayat Mus, calon Gubernur Maluku Utara, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula, Malut, tersebut. Kasus itu terjadi saat AHM menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005 2010 dan Zainal sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009- 2014.

“Namun sampai saat ini saya belum mendapat pemberitahuan resmi dari pihak manampun soal penetapan saya sebagai tersangka,” ujarnya.

Zainal juga membenarkan bahwa kasus tersebut sudah pernah ditangani secara hukum dan dirinya sudah melakukan pengembalian dana yang dituduhkan diselewengkan.

“Namun begitu saya siap menghadapi semua proses hukum dan memikul seluruh risiko yang harus diterima. Saya belum berpikir untuk melakukan langkah-langkah hukum apapun soal penetapan saya sebagai tersangka tersebut,” ujarnya.

Di pilkada Bangkep, Zainal Mus yang berpasangan dengan Rais Adam, terpilih menjadi Bupati Bangkep pada pilkada serentak Februari 2017, dan dilantik Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, MSi pada 22 Mei 2017.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengemukakan di Jakarta, Jumat, Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula,” ucap Saut.

KPK menduga pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula itu adalah pengadaan fiktif.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula seakan membeli tanah milik ZM yang seakan-akan dibeli oleh masyarakat,” kata Saut.

Saut menjelaskan dari total Rp3,4 miliar yang dicairkan dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp850 juta diterima oleh Ahmad Hidayat Mus melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya diduga mengalir kepada pihak-pihak lainnya. (ab/bs)


Editor: Udin Salim