Sunday, 22 October, 2017 - 19:56

Pejabat Pemprov Sulteng Diberi Waktu Enam Bulan Tunjukkan Kinerja

ILUSTRASI - Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola. (Grafis : Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur Sulteng H Longki Djanggola membuktikan pernyataannya dengan tidak melakukan nonjob kepada jajaran kepala dinas/badan eselon II setempat pada pelantikan 1.156 pejabat lingkup pemerintah provinsi terdiri atas 52 pejabat tinggi pratama (eselon II), 301 pejabat administrator (eselon III) dan 803 pejabat pengawas (eselon IV). Pelantikan ribuan pejabat Pemprov ini dihelat di halaman belakang Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 6 Januari 2016.

Melalui pelantikan itu, beberapa eselon II hanya bergeser tempat dan selebihnya tetap berada di posisi sebelumnya.

Dalam sambutannya, Longki mengatakan, dirinya tidak melakukan nonjob karena melihat sepak terjang kinerja eselon II yang bisa kembali dipercaya menahkodai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov.

“Saya tidak melakukan nonjob karena masih percaya kepada bapak/ibu. Mungkin hanya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah-lah yang tidak melakukan nonjob,” ujar Gubernur Longki disambut tepuk tangan riuh para pejabat yang baru dilantik.

Namun demikian, kata Gubenur Longki, pejabat yang kembali dilantik tidak lantas harus berbangga diri. Gubernur memberikan kesempatan enam bulan untuk memperlihatkan kinerja. Dalam kurun waktu enam bulan pertama hingga setahun, Gubernur mengaku akan melakukan evaluasi atas kinerja para pejabat itu.

Bahkan Longki menyatakan, ia tidak akan segan-segan untuk mengevaluasi pejabat yang tidak bekerja maksimal. Olehnya, dia mengajak jajarannya agar langsung bekerja di tempat pengabdian masing-masing.

“Saat ini dan kedepan, saya sangat membutuhkan aparatur yang paham akan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai setelah dilantik hari ini, masih ada yang bingung apa yang harus dikerjakan, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Mari kita bekerja, kerja, kerja dan kerja sebagaimana semboyan bapak Presiden Joko Widodo,” katanya.

Gubernur mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik, agar tidak membawa barang-barang inventaris, baik yang bergerak seperti kendaraan roda empat maupun roda dua dan barang inventaris lainnya di tempat tugas baru. Sebab, barang inventaris tersebut harus tetap berada di SKPD asal, hal ini dimaksudkan dalam rangka penataan administrasi aset milik daerah yang lebih baik.

"Jadi jangan ada lagi yang datang kepada saya untuk meminta dispensasi untuk meminjam kendaraan atau aset lain ke tempat tugas baru. Kembalikan aset itu ke asalnya," tandas gubernur.

Adapun pejabat yang bergeser adalah Kepala Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah Irwan Lahace yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Ardiansyah Lamasitudju yang dipercaya menahkodai Dinas Pariwisata menggantikan Sitti Norma Mardjanu.

Sementara Sitti Norma Mardjanu diangkat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB menggantikan Plt Abd Salam Mathar yang diberi amanah menjabat definitif Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pergeseran berikutnya yaitu Kepala Biro Perekonomian Adidjojo diangkat menjadi Kepala Badan Diklat Pemprov Sulteng. Terakhir Sekretaris Bakorluh Randhika Rioeh menjadi Staf Ahli Gubernur menggantikan Andi Sose Parampasi yang diangkat menjadi Kadis Sosial yang lama ditarik menjadi staf ahli gubernur. (mic/edy)


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.