Friday, 15 December, 2017 - 22:00

Pekerja Padat Karya Protes

Pekerja padat karya. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pekerja padat karya mau tidak mau pada tahun ini harus ikhlas menerima upah Rp250 ribu per bulan. Pemotongan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota(Pemkot) Palu ini menyebabkan sebagian pekerja padat karya “berteriak”.

Pada 2016, pos anggaran untuk upah pekerja padat karya sebesar Rp30 miliar per tahun. Tahun ini, anggaran terpangkas setengah, menjadi Rp15 miliar.

Penurunan upah pekerja padat karya pada tahun 2017 adalah penurunan upah yang paling drastis yang  ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.  Tahun 2016, Pemkot menurunkan upah pekerja padat karya dari Rp600 ribu menjadi Rp.500 ribu per bulan.

“Dengan upah sebesar Rp250 ribu perbulan tidak mencukupi  untuk kebutuhan hidup. Jangankan sebulan, seminggu saja dengan upah sebesar itu tidak cukup dipakai makan,” keluh Suparno salah seorang pekerja padat karya di Palu, Senin, 23 Januari 2017.

Ia mengakui bahwa upah yang diberikan disesuaikan dengan beban dan waktu bekerja.

“Akan tetapi, dengan upah sebesar itu, sangat tidak memenuhi kebutuhan kami,” akunya.

Aisyah pekerja padat karya lainya menambahkan, bahwa Pemkot harusnya memberikan jalan keluar atau solusi menutupi kekurangan upah kerja mereka.

“Sempat dikatakan dari pihak Pemkot, kalau pekerja padat karya akan mendapat bantuan dana, untuk menutupi menurunnya upah kerja tahun 2017,” ungkapnya.

Hingga saat ini, bantuan yang dijanjikan Pemkot itu belum ada kejelasan. Aisyah mengungkapkan baik pengawas, pihak kelurahan, pihak kecamatan tidak memberikan informasi apapun terkait bantuan tersebut.

“Tidak ada informasi soal bantuan dana. Yang disampaikan hanya soal jumlah upah dan jadwal kerja tahun ini,” katanya, saat penerimaan gaji dan dana tabungan tahun 2016.

Olehnya, ia mewakili rekan pekerja padat karya Kota Palu, meminta kejelasan Pemkot atas realisasi bantuan itu.

“Sebab, bantuan dana tersebut kami sangat harapkan dapat direaliasasikan oleh Pemkot, agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup kami, yang dengan upah Rp250 ribu tidak akan terpenuhi,” harapnya.

Aisyah maupun Suparno serta pekerja padat karya di Kota Palu lainnya sangat berharap bantuan anggota DPRD Kota Palu untuk memperjuangkan nasib mereka.

 
Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.