Saturday, 24 June, 2017 - 08:16

Pelabuhan Ilegal Diberi Waktu Hingga September

Kepala Dinas Perhubungan Sulteng, Abd Haris Renggah. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pasca terungkapnya ratusan pelabuhan khusus ilegal di Sulteng, jajaran perwakilan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bersama Dinas Perhubungan dan Polda Sulteng merapatkan barisan untuk upaya penertiban.

Kepala Dinas Perhubungan Sulteng Abd Haris Renggah mengatakan, berdasarkan surat Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut, perusahaan pemilik pelabuhan ilegal diberi waktu hingga September mendatang untuk mengurus perizinan.

“Sesuai surat Dijen Perhubungan Laut dan hasil kesepakatan rapat, pihak perusahaan yang belum melengkapi perizinan diberi waktu sampai 30 September 2017,” kata Haris saat ditemui usai rapat bersama KSOP dan jajaran Polda Sulteng di Ruang Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, Jumat, 12 Mei 2017.

Haris mengungkapkan, ada tambahan jumlah pelabuhan ilegal disekitar Teluk Palu dan wilayah Donggala dari yang sebelumnya terungkap hanya 42 menjadi 63. Pelabuhan-pelabuhan tersebut katanya dipergunakan oleh para pengusaha tambang galian C.

“Di daerah Donggala ada 19 pelabuhan, yang berizin hanya 9. Diwilayah Pantoloan 28 dan wilayah Wani 16. Meski ada yang sementara melengkapi izin, pelabuhan-pelabuhan itu sebagian besar ilegal karena sama sekali tidak memiliki izin,” tuturnya.

“Jadi dengan turun-nya surat dari Dirjen, kami bersama KSOP akan menindaklanjuti kepihak-pihak perusahaan untuk segera melengkapi dokumen perizinannya sesuai Permenhub Nomor 20 Tahun 2017,” tambah Haris.

Namun demikian, kata Haris, melihat banyaknya jumlah pelabuhan tersebut, besar kemungkinan hanya beberapa yang bisa dianulir perizinannya. Katanya dengan panjang pantai pesisir Palu-Donggala yang hanya sekitar 34 kilometer tidak memungkinkan jumlah pelabuhan mencapai 63.

“Coba kita bayangkan dari Palu ke Donggala yang hanya 34 kilometer ada 63 pelabuhan, berarti hampir setiap satu kilometer ada dua pelabuhan. Makanya sesuai tawaran konsep pak Menteri Perhubungan, kemungkinan regulasi yang akan dilahirkan yaitu satu pelabuhan digunakan oleh 10 perizinan,” terangnya.

Haris menegaskan, sebagaimana surat Dirjen Perhubungan Laut, apabila hingga batas akhir pengurusan izin belum juga dilakukan, pelabuhan akan ditutup operasionalnya. Olehnya, selaku Pemerintah Provinsi Sulteng, Haris menyatakan siap memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen terkait yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin.

“Karena ini persoalan lintas kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi penyelesaian perizinan,” ujarnya.

Haris juga meminta peran Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspeta) Sulawesi Tengah agar berkontribusi sebagai lembaga yang mengayomi para pengusaha tambang di daerah itu.

“Tentu kami akan melibatkan pihak Aspeta agar turut memberikan rekomendasi dan pemikiran. Karena Aspeta inilah yang mengayomi mereka para pengusaha tambang,” tandas Haris.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait