Thursday, 16 August, 2018 - 05:16

Pembentukan Kodim di Buol Jadi Perhatian Pemprov

SERAHKAN - Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponolele, menyerahkan keputusan DPRD kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah pada rapat paripurna, Senin 21 Mei 2018. (Foto: Humas DPRD Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah terkait penyampaian laporan hasil koordinasi dan komunikasi antar daerah, dalam daerah dan reses memberikan sejumlah laporan dalam rapat paripurna Senin 21 Mei 2018. Salah satu catatan Pansus yakni pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Buol.

Laporan Pansus yang dibacakan Bayu Alexander Montang, menyapaikan Pemda Kabupaten Buol meminta agar DPRD Sulawesi Tengah mendorong Pemda Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengupayakan pembangunan Kodim Kabupaten Buol.

“Sejak Buol berpisah dari Kabupaten Tolitoli 20 tahun silam, hingga sekarang Kodim belum dibangun. Keberadaan Kodim sangat dibutuhkan Pemda Buol,” ujar Bayu dalam laporan Pansus.

Selain merekomendasikan Kodim di Buol, kegiatan koordinasi antar daerah, dalam daerah dan reses juga ditemukan sejumlah permasalahan diantaranya bantuan rumah ibadah. Meskipun sudah dianggarkan, namun bantuan tersebut tak kunjung sampai ketangan pengelola rumah ibadah.

Persoalan listrik di daerah terpencil juga disampaikan Pansus dalam sidang paripurna. Masih banyak daerah terpencil butuh perhatian pemerintah provinsi agar kebutuhan dasar warga segera terpenuhi.

Menjawab laporan Pansus, Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate, mewakili gubernur manyampaikan bahwa penempatan Kodim di Buol menjadi perhatian serius Pemda Sulawesi Tengah.

“Kodim di Buol menjadi catatan serius untuk bisa difasilitasi agar Kodim dibangun di Buol,” tegas Hidayat membacakan jawaban Gubernur.

Soal bantuan rumah ibadah Pemerintah Sulawesi Tengah sudah menggarkan Rp8,8 miliar hibah rehab rumah ibadah, baik masjid, gereja maupun pura. Rp7,2 miliar berupa hibah barang ke rumah ibadah juga sudah dilakukan pemerintah, termasuk hibah uang Rp7,8 miliar. Semuanya telah terlaksanakan pada tahun anggaran 2017.

Meskipun demikian, Hidayat mengakui masih banyak hal-hal yang perlu di benahi oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. kedepan, persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus secepatnya dicarikan jalan keluarnya.