Friday, 20 July, 2018 - 01:31

Pemda Banggai Menang Sengketa Lahan Bandara Syukuran di Mahkamah Agung

Palu, Metrosulawesi.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai menang atas sengketa lahan Bandara Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk melawan Hasanudin Datu Adam dan Imran Usman (pemilik lahan).

"Permohonan kasasi yang diajukan oleh Imran Usman ditolak oleh Mahkama Agung (MA) RI, dan menguatkan putusan banding yang di menangkan Pemda Kabupaten Banggai," kata Riswanto Lasdin selaku kuasa hukum Pemda Banggai kepada Metrosulawesi, Senin, 9 Juli di Pengadilan Negeri Palu.

Riswanto Lasdin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulteng mengatakan, pihaknya belum mendapatkan salinan putusan tersebut. Namun dalam website info perkara MA sudah dimunculkan bahwa perkara nomor 798.K/Pdt/2018 tertanggal 25 Mei 2018 menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon dalam hal ini Imran Usman.

Riswanto mengatakan, hal tersebut dapat di nilai bahwa MA memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Sulteng. Bahwasannya, dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Sulteng dengan Nomor 65/PDT/2017/PT PAL telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan nomor perkara : 93/Pdt.G/2016/PN Lwk. Selain membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Tinggi Sulteng juga telah mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pemda Banggai. 

"Kami sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi putusan MA, karena bagi kami, itulah ikhtiar kami dalam berjuang dan mencari keadilan," ujarnya.

Riswanto menerangkan, bahwa pokok persoalannya adalah selain lokasi tanah yang saat ini telah digunakan untuk kepentingan umum atau areal tempat pembangunan alat DVOR/DME atau alat navigasi keselamatan penerbangan yang ada di arel Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk, juga karena persoalan tanah tersebut telah membawa dua pejabat Pemda Banggai ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu.

Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya menerima permohonan banding Pemda Banggai, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, menyatakan para tergugat dalam hal ini Hasanudin Datu Adam dan Imran Usman telah melakukan wanpresatasi, serta menyatakan secara sah menurut hukum terhadap segala dokumen-dokumen dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Ia mengatakan, dengan adanya putusan MA yg menolak kasasi pihak tergugat Imran Usman, maka jelaslah bahwa proses pengadaan tanah untuk pmbangunan DVOR/DME yang di lakukan oleh Pemda Banggai adalah sah menurut hukum dalam artian tidak ada pelanggaran hukum yang di lakukan oleh pihak Pemda Banggai.    

 

Editor: Syamsu Rizal