Sunday, 23 July, 2017 - 07:06

Pemda Diprotes Pelindo, DPRD, Hingga Tokoh Pemuda

Lokasi pembangunan terminal laut di Kabupaten Donggala yang menuai protes sejumlah pihak. (Foto : Metrosulawesi/Jose Rizal)

 

Pembangunan Terminal Laut di Donggala

Donggala, Metrosulawesi.com – Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan terminal laut oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, ternyata  milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia atau Pelindo IV cabang Pantoloan.

Fakta ini terungkap, setelah pihak PT Pelindo, Senin (21/9/2015) memperlihatkan kepada Metrosulawesi, sertifikat tanda bukti hak tertanggal 15 September 1990 dan surat ukur Nomor 4071 Tahun 1986 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala.

Manager PT Pelindo Kawasan Donggala Cabang Pantoloan Rudi Hartono mengatakan, pada dasarnya pihak Pelindo tidak punya niat menghalang-halangi Pemda Donggala dalam membangun terminal laut.

Namun menurutnya, sebaiknya pemda membangun komunikasi yang baik dengan pihak Pelindo, karena status lahan yang rencananya akan dibangun terminal penumpang secarah sah hak pengelolaanya milik PT Pelindo.

“Ada mekanisme yang harus dilalui jangan asal labrak. Berdasarkan surat-surat dari BPN, lahan di Pelabuhan Donggala milik Pelindo. Pemda Donggala sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dengan Pelindo,” sarannya.

Dia meminta agar pembangunan gedung terminal pelabuhan laut  dengan pagu anggaran senilai Rp1,4 miliar tersebut dihentikan dulu, karena harus menunggu persetujuan pimpinan PT Pelindo IV yang berkantor di Makassar.

“Saat ini pimpinan kami sedang melaksanakan ibadah haji jadi harus menunggu beliau dulu. Memang beberapa hari lalu ada surat pemberitahuan dari Pemda Donggala terkait pembangunan terminal. Surat itu saya sudah kirim ke pimpinan cabang Pelindo di Pantoloan,” ungkapnya.

Sementara pekan lalu, kontraktor pelaksana telah membongkar satu gedung tua bekas gudang milik Pemda Donggala yang berada di pelabuhan.

Dia menegaskan bahwa pembongkaran tersebut tidak dipersoalkan karena gedung tersebut memang milik pemda Donggala, namun pembangunan terminal harus mendapat persetujuan dari PT Pelindo karena lahan tersebut secara hukum milik PT Pelindo.

Dia menerangkan bahwa sampai detik ini (Senin-kemarin) pihak pemda terkesan miskomunikasi dengan pihak PT. Pelindo, terkait rencana pembangunan gedung terminal di areal Pelabuhan Donggala.

“Selama ini tidak ada komunikasi dengan pihak kami, makanya sementara kami hentikan kelanjutan pembangunan gedung terminal tersebut,” ujarnya.

Kepala Bidang Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Donggala, Tarifin Masuara, saat dihubungi media ini terkait dihentikanya pekerjaan pembangunan terminal laut oleh PT Pelindo, melalui pesan singkatnya mengatakan, pembangunan terminal sudah mau jalan sebab permasalahan dengan PT Pelindo sudah ada kesepakatan dengan Bupati.

Di singgung dalam bentuk apa kesepakatnya, mantan camat Sirenja itu mengarahkan untuk mengkofirmasi langsung ke Bupati Donggala, Kasman Lassa. 

“Nanti konfirmasi langsung ya,” tulis dia melalui ponselnya.

Sementara anggota Komisi I DPRD Donggala, Aripudin Hatba, mempertanyakan status aset Pemda Donggala yang sudah dirobohkan untuk pembangunan terminal. Menurutnya, alih fungsi aset, penghapusan, atau menjual aset daerah harus ada persetujuan dewan sebagai lembaga pengawas pemerintah.

“Tidak seenaknya membongkar gedung yang notabene adalah aset pemerintah kabupaten Donggala. Pihak DPRD Donggala sampai detik ini belum pula menerima laporan dari pihak aset Pemkab Donggala terkait pembongkaran gedung dan pembangunan gedung baru atau terminal pelabuhan,” tandasnya. 

Sementara itu, tokoh muda Kabupaten Donggala, Rofandi Ibrahim, melalui rilisnya kepada Metrosulawesi, Senin (21/9/2015) mengungkapkan, generasi muda Kabupaten Donggala, penting menyikapi berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Donggala.

“Terkait status lahan di areal pelabuhan Donggala, maka ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan dalam release ini,” ungkapnya.

Pertama, bahwa kewenangan atas pengelolaan pelabuhan Donggala (wilker) Pelabuhan Pantoloan ada pada PT. (Persero) Pelindo IV. Kewenangan tersebut mencakup wilayah Perairan dan Wilayah Daratan. 

Kedua, kewenangan atas wilayah daratan dan wilayah perairan tersebut telah diatur berdasarkan SKB dua Menteri Yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor: 28/1993 dan nomor 44 /1993 tanggal 27 Februari 1993 Tentang Batas DLKr/DLKp. Ketiga, dalam konteks wilayah daratan yang ada dalam kawasan Pelabuhan Donggala, sebenarnya masih  dalam wilayah pengelolaan PT. (Persero) Pelindo IV sebagaimana yang didasari atas SKB tersebut.

Keempat, luas wilayah daratan yang masuk dalam penguasaan Pelindo sebesar lebih kurang 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh meter persegi). 

Kelima, tanah yang rencananya akan dibangun Terminal Penumpang oleh Pemerintah Daerah sesungguhnya masuk dalam wilayah pengelolaan dan penguasaan PT. (persero) Pelindo IV. 

Keenam, adapun tanah yang berada didalam kawasan Pelabuhan Donggala yang diklaim oleh Pemda sebagai Tanah Negara sesungguhnya klaim yang tanpa dasar kuat. Termasuk pernyataan dari ahli tata ruang Ir. Faturahman Mansur yang mengatakan bahwa tanah yang berada di wilayah pelabuhan Donggala adalah Tanah Adat sesungguhnya juga pernyataan yang keliru dan tanpa dasar.

Dan yang ketujuh, lahan yang berada dalam kawasan Pelabuhan Donggala adalah benar merupakan tanah Negara akan tetapi Hak pengelolaannya masih dalam penguasaan PT. (Persero) Pelindo IV yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HPL/BPN/90 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Pelabuhan IV.

“Jadi menurut hemat saya, Pemda Donggala harusnya tidak gegabah dalam merencanakan pembangunan terminal penumpang yang masuk dalam kawasan pelabuhan donggala karena wilayah daratan tersebut adalah wilayah hak pengelolaan PT. (Persero) Pelindo IV,” ujarnya. 

 

Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.