Sunday, 26 February, 2017 - 18:36

Pemda Poso Devisit Rp50 Miliar, Sejumlah Proyek Belum Bisa Dibayarkan

Wakil Bupati Poso, Ir T Samsuri, Msi. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Poso, Metrosulawesi.com - Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso mengkhawatirkan. Pemda itu dilaporkan mengalami devisit anggaran sekitar Rp50 miliar. Sejumlah proyek yang didanai APBD 2016 yang telah rampung dikerjakan hingga saat ini belum bisa dibayarkan.

Pantauan media ini, sejumlah kontraktor yang sudah selesai mengerjakan proyek bolak balik kantor keuangan Pemkab Poso. Meteka menunggu dengan segala ketidak pastian terhadap kucuran anggaran dari berbagai proyek fisik yang telah selesai mereka kerjakan.

Penelusuran yang dilakukan media ini, tidak terbayarkannya berbagai proyek fisik yang berada di lingkungan Pemkab Poso imbas dari divisitnya APBD tahun 2016. Sumber media ini  menyebutkan, devisitnya kas keuangan  Pemkab Poso tahun anggaran 2016 mencapai kurang lebih sekitar Rp50 miliar.

Parahnya lagi, kata sumber, dari Rp50 miliar itu mencakup tiga item anggaran. Yakni: sejumlah proyek fisik yang belum terbayarkan, dana sertifikasi guru untuk bulan Desember tahun anggaran 2016, serta sisa dana operasional seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Poso akhir tahun 2016.

Wakil Bupati Poso T. Samsuri yang ditemui, Selasa 3 Januari secara langsung tidak menyatakan adanya devisit dana APBD tahun anggaran 2016. Namun mantan Kadis PU Poso era tahun 2005 ini menyatakan, bahwa dirinya bersama Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, hanya menjalankan APBD tahun anggaran 2016, dimana APBD tersebut telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah lama pada bulan November 2015 serta diperdakan pada bulan Januari tahun 2016.

“Dalam proses perjalanan itulah, akhirnya baru ketahuan kalau ada masalah pada penghujung tahun anggaran 2016 ini,” ungkapnya.

Saat disinggung penyebab utama dari permasalahan tersebut, Samsuri mengatakan, kemungkinan besar hal ini sebabkan estimasi penetapan penerimaan yang terlalu tinggi, yang berimplikasi pada belanja yang juga ikut tinggi.

“Penetapan penerimaan ini merupakan kerja penguasa lama dimana kami tidak mencapurinya,” jelasnya.

Selain itu, faktor penyebab masalah ini adalah, sejumlah kegiatan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang anggarannya tidak terealisir semua. Dimana droping dari pusat hingga tahun anggaran tidak ada sama sekali.
 
“Tidak adanya droping ini kemungkinan disebabkan laporan yang terlambat. Dimana berdasarkan informasi dari pusat laporan keuangan harusnya sudah masuk pada tanggal 15 Desember 2016 dan ditunggu hingga pukul 17.00 WIB. Inilah yang menjadi ketelodoran-ketelodoran, sehingga saat pusat melakukan tutup buku kita tidak masukan laporan,” terang Samsuri.

Terkait nasib para rekanan (Kontraktor) yang belum terbayarkan, menururt Samsuri pihak telah melakukan koordinasi dengan pihak Dirjen Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri dan menegaskan, apapun yang terjadi tetap harus akan dibayarkan.

“Ya nanti kita akan mencari solusi bagaiamana upaya membayarkan semua itu,” tutup Samsuri.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Bintang Delapan