Thursday, 16 August, 2018 - 20:11

Pemilik Usaha Keluhkan Naiknya Tarif Pajak Daerah

Menu di Warung Mas Joko. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Pemerintah Kota Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu bernomor 973/1063/BAPENDA/2018, tanggal 30 Maret 2018 tentang perubahan tarif pajak pendapat daerah, mendapat respon dari kalangan dunia usaha. 

Slamet, pemilik usaha warung makan sari laut di Jalan Pattimura, tidak setuju dengan kenaikan pajak daerah oleh pemerintah Kota Palu dari 3 persen menjadi 6 persen karena harga bahan pokok di pasar seperti ayam masih terbilang mahal.

“Saya tidak setuju dengan naiknya tarif pajak. Pemerintah tidak melihat dengan naiknya harga bahan pokok yang ada di pasar mereka menaikkan lagi tarif pajak sudah tambah setengah mati lagi kita usaha begini, malah pemerintah belum mensosialisakan kepada kami,” katanya. 

Ia berharap pemerintah Kota Palu dapat melihat dan menilai kembali dengan menaikan tarif pajak. Karena hal tersebut  akan dapat berimbas kepada usaha kecil menengah di Kota Palu. 

Diketahui tarif pajak kategori B sebesar 6 persen terdiri dari, warung makan, kedai, kaki lima dipinggir jalan yang menyiapkan harga relatif murah, menu rumahan. Selain itu, kantin, kafetaria yang yang melekat pada kantor, sekolah dan pabrik juga ikut terkena imbas dari naiknya tarif pajak. Sedangkan, rumah kos tarif berubah menjadi 7 persen,  objek pajak mineral bukan logam dan batuan tarif sebesar 12, 5 persen.

Sementara itu, salah satu pemilik usaha warung makan yang tak mau disebutkan namanya mengungkapkan, pihak pemerintah Kota Palu harusnya mempertimbangkan lagi menaikan tarif pajak daerah karena omzet usaha warung makan di Kota Palu saat ini sedang pasang surut. 

“Tanggapan saya kalau bisa dipertimbangkan lagi dengan cara dikaji kembali. Warung-warung yang berjualan makanan dan minuman harus dilhat lagi apakah omzet yang mereka dapat besar atau tidak,” ungkapnya, Jumat 3 Agusutus 2018. 

Menurutnya, sebagian usaha warung makan memiliki biaya operasional, apalagi tarif pajak saat ini di naikan menjadi 6 persen. Diketahui tarif pajak daerah kategori A tarif sebesar 10 persen seperti objek pajak restoran dan objek pajak hotel.

“Tolong dilihat lagi seperti warung–warung sari laut dan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Palu harus melihat kembali karena tidak semua usaha warung makan punya omzet besar, belum lagi biaya operasional, bayar gaji karyawan dan belum lagi harga bahan pokok di pasar juga ikut naik,” ujarnya. 

Lanjut dia, pihak pemerintah Kota Palu sudah mengundang para pelaku usaha usaha kecil menengah (UKM) maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkait dengan dinaikan tarif pajak melalui sosialisasi. Namun, hanya sebagian dari usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diundang oleh pemerintah Kota Palu.

“Kata pemeritah kota ada aturan yang mengatur ini, jadi kami binggung sebab mereka hanya katankan itu sudah aturan baru. Aturan itu yang saya tidak tahu hanya saja perlu dikaji kembali terkait tarif pajak,” katanya. 

 

Editor: Pataruddin