Sunday, 30 April, 2017 - 13:20

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Pemkab Bahas Batas Hutan dan Cagar Alam Morut

Rapat pembahasan pemasangan tanda batas devinitif oleh BPKH wilayah XVI Sulteng. (Foto : Alekson W/ Metrosulawesi)

Kolonodale, Metrosulawesi.com – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bahas hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas devinitif oleh panitia tapal batas kelompok hutan Pompangeo-Korokonta Bungku Utara dan cagar alam Morowali Kabupaten Morowali Utara.

Selain itu, permasalahan HGU PTPN XIV bisa terbit di atas kawasan juga dipertanyakan dalam rapat temu antar pemkab dengan warga.

Kepala Desa Bunta Alfret S. Pantilu, S.sos kepada tim balai pemantapan kawasan hutan BPKH wilayah XVI sulteng, Ir. Triyono saputro, Msi dan kabid Planologi Kehutanan Provinsi Sulteng, Dr. Pepi Syaiful diminta melaksanakan sebuah pelatihan dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan hutan danpermaslahan hutan, sebab jika musim hujan tiba yang kemudian disertai banjir sasarannya di Desa Bunta dan Tompira.

Kedua desa tersebut dalam beberapa tahun terakhir menggenangi ratusan rumah penduduk setinggi satu
sampai dua meter, namun pihak kehutanan tidak bisa bertanggung jawab.

Menjawab semua permasalan itu, Kabid Pranologi Kehutanan provinsi, menegaskan saat ini sedang diurus pemisahan sertifikat HGU dan kawasan tersebut, sementara banjir yang jadi langganan kedua desa tersebut yang sumbernya dari Petasia Barat dan Mori Atas.

Dikatakan, untuk gagasan Kades meminta pelatihan akan diupayakan agar adanya patok tapal batas lebih memperjelas manakawasan dan bukan kawasan hutan.

Lebih jauh dalam rapat pembahasan pemasangan tanda batas devinitif yang dihadiri para Camat dan Kades Petasia, Bungku Utara, Mamosalato, Petasia Barat, Petasia Timur, Lembo raya dan Mori Atas ini dipertegas wewenang panitia, tata batas (pasal II P. 47/Menhut/11/2010 diantaranya menetapkan trayek batas kawasan hutan.

Selain itu, panitia tapal batas menentukan langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah terkait hak-hak atas lahan atau tanah di sepanjang trayek batas dan hak-hak atas lahan atau tanah di dalam kawasan hutan.


Editor : Masruhim Parukkai

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.