Friday, 24 November, 2017 - 17:42

Pemkab Balut Setuju Ranperda Hak Keuangan dan Administratif DPRD Dilanjutkan ke Pansus

PARIPURNA - Wakil Bupati Banggai Laut Dra. Hj Tuty Hamid saat membacakan sambutan tertulis Bupati Balut Drs. H Wenny Bukamo pada paripurna pembahasan Ranperda inisiatif DPRD Balut tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Balut, Jumat 16 Juni 2017 di ruang sidang gedung DPRD Balut. (Foto : Mohamad Ikbal/ Metrosulawesi)

Balut, Metrosulawesi.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Laut menggelar Rapat Paripurna masa sidang kedua, Jumat 16 Juni 2017 di ruang sidang gedung DPRD Balut. Paripurna kali ini membahas perdana inisiatif DPRD Balut yakni Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balut Richard Manuas, ST serta dihadiri 17 anggota DPRD lainnya.
 
Mengawali Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD Balut mengatakan perda inisiatif ini merupakan perwujudan dari PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden.

"Pada tanggal 02 Juni 2017 PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah disetujui dan ditandatangani oleh presiden. Oleh karena itu setiap daerah mempunyai kewajiban untuk membentuk sebuah landasan hukum terkait hal ini. Maka, DPRD pun menginisiatif untuk membentuk Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang hari ini kita paripurnakan untuk dibahas," jelas Richard Manuas.

Selain penjelasan singkat Ketua DPRD Balut diawal rapat paripurna tersebut, Baperda DPRD Balut melalui Juru bicaranya Patwan Kuba, SH menyampaikan berjalannya kesimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang oleh kesejahteraan yang memadai. Dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam PP nomor 18 tahun 2017 pasal 28 ketentuan mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam perda.

"Kesimbangan antara DPRD dan Pemda, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Banggai Laut," jelas Patwan.

Pihak eksekutif sendiri dalam hal Bupati Balut Drs. H Wenny Bukamo yang diwakili oleh Wabup Dra. Hj Tutu Hamid dalam sambutannya mengatakan Keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai bagi DPRD hal tersebut diwujudkan dengan salah satunya adalah pengaturan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimana dengan telah keluarkannya PP nomor 18 tahun 2017 tersebut.

"Maka regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menyusun pengaturan dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga mampu meningkatkankan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah," imbuhnya.

Disamping itu, Bupati Balut pun mengingatkan agar penggelolaan keuangan di DPRD Balut benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sekretariat DPRD selaku satuan perangkat daerah yang mengelola anggaran di lingkungan sekretariat DPRD harus cermat serta mematuhi aturan yang ada. Sehingga tidak menimbulkan kerugian baik terhadap pimpinan dan anggota DPRD maupun merugikan keungan negara atau daerah," tanda Wenny Bukamo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Tuty Hamid.

Bupati pun menyetujui pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD inisiatif dari DPRD Balut selanjutkan akan dilanjutkan ketingkat pansus.

"Pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dapat dibahas dalam tingkat pansus DPRD Balut," tuturnya mengakhiri sambutannya.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.