Monday, 27 March, 2017 - 22:47

Pemkab Sigi Bagi-bagi Tanah 100.000 Ha

Wakil Bupati Sigi, Paulina. (Foto : Dok Metrosulawesi)

TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA 2017:
  • Bekas HGU seluas 325 hektare di Kulawi.
  • Bekas HGU 180 hektare di Biromaru.
  • Bekas pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi yang belum bersertipikat seluas 300 hektare di Lemba Tongoa.
  • Hutan adat di Toro (3000 ha), Marena (1000 ha), Moa (2500 Ha), Masewo (1500 Ha).
  • Hutan desa di Boladangko (3000 Ha), Tangkulowi (1500 Ha), Sigimpu (400 Ha), dan Bobo (300 Ha).

Reforma Agraria Termasuk HGU dan Kawasan Hutan

Palu, Metrosulawesi.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi tegas menolak dijadikan kabupaten konservasi dan menyatakan akan membagikan lahan seluas 100.000 hektare untuk masyarakatnya yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

Bahkan, Pemkab Sigi sudah memetakan dan merencanakan mulai tahun ini, sebagai tahap awal, ratusan hektar bekas hak guna usaha (HGU) di Kulawi dan Biromaru akan diredistribusikan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Sigi Paulina mengungkapkan, proyek yang dikemas dalam konsep reforma agraria itu diyakini dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sigi. Sebab, kata dia salah satu pemicu adalah karena keterbatasan masyarakat mengakses sumber daya alam.

Dari 226.876 jumlah penduduk di Sigi tahun 2015, sebanyak 29.140 jiwa atau 12,75 persen masuk dalam kategori miskin. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Sigi 64,64 (2015).

“Lahan sangat terbatas, sementara manusia terus bertumbuh,” ungkap Paulina di Palu, Selasa 28 Maret 2017.

Keterbatasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, menurutnya disebabkan karena konsentrasi penguasaan berada di tangan negara dalam bentuk kawasan hutan.

Karena itu, jalan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah adalah dengan program reforma agraria.

Secara bertahap sampai tahun 2021, lahan seluas 100.000 hektar akan dibagikan kepada masyarakat untuk dikelola. Tahap awal, berdasarkan rencana aksi reforma agraria tahun ini akan dimulai dengan penetapan dan redistribusi kepada masyarakat lahan seluas 325 hektare bekas Hak Guna Usaha (HGU) di Kulawi, dan 180 hektare bekas HGU di Biromaru.

Selain itu, tahun ini juga redistribusi tanah bekas pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi yang belum bersertipikat seluas 300 hektare di Lemba Tongoa. Selanjutnya, akan mengusulkan penetapan hutan adat di Desa Toro (3000 ha), Marena (1000 ha), Moa (2500 Ha), dan hutan adat di Masewo (1500 Ha). Berikutnya mengusulkan hutan desa di Boladangko (3000 Ha) di Tangkulowi (1500 Ha), Sigimpu (400 Ha), dan di Bobo (300 Ha).

“Pemberdayaan masyarakat khususnya rumah tangga miskin dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA (tanah objek reforma agraria) yang dilandasi oleh adanya kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan atau daya beli yang berarti berkontribusi terhadap peningkatan IPM dan  sekaligus berdampak terhadap penurunan kemiskinan,” ungkap Paulina dalam rencana aksi reforma agraria.

Dia mengatakan kebijakan reforma agraria di kabupaten Sigi sejalan dengan agenda Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satunya adalah pemerataan dan kewilayahan.

Menurut Paulina, reforma agraria di Sigi merupakan keharusan mengingat masyarakat yang tinggal di sekitar hutan kerap terlibat dalam konflik agraria. Sebanyak 81,25 persen desa di Sigi berada di dalam dan di sekitar hutan. Dari data Pemkab Sigi, dari 15 kecamatan hanya Dolo dan Marawola yang tidak memiliki hutan, 13 lainnya desa hutan.

“74,91 persen wilayah sigi adalah kawasan hutan. Selebihnya 25,09 bukan kawasan hutan. Di dalam 74,91 persen kawasan hutan negara, terdapat sejumlah lahan yang juga dikuasai dan digunakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, petani kecil atau gurem semakin meningkat di Sigi. Paulina mengutip data Badan Pusat Statistik Sulteng, bahwa jumlah petani gurem di Kabupaten Sigi meningkat sebesar 14,69 persen dari tahun 2010 ke tahun 2013.

Masalah lainnya di Sigi adalah tingginya angka buruh migran. Pemkab Sigi mendata sepanjang 2013-2015 ada 26 kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita dari Kabupaten Sigi. Seperti di Kecamatan Kulawi dan Kulawi Selatan pada 2016 ada 10 orang yang menjadi TKW.

“Kemiskinan perdesaan, sempitnya kesempatan dan lapangan kerja di sektor pertanian merupakan penyebabnya,” jelasnya.

Guna mengorganisir program reforma agraria, Pemkab Sigi juga telah membentuk gugus tugas berdasarkan SK Bupati Nomor 590-001 tahun 2017.

Tim Kerja Gugus Tugas Reforma Agraria Sigi, Rahmat Saleh mengungkapkan, tanah objek reforma agraria secara bertahap sampai 2021 seluas 100.000 ha. Adapun tanah yang menjadi objek adalah tanah tersebut berasal dari tanah-tanah dari Hak Guna Usaha (HGU), tanah transmigrasi yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan negara dan belum bersertipikat, tanah-tanah dikuasi negara.

Tanah objek reforma agraria juga berasal dari pelepasan kawasan yang telah menjadi permukiman, sawah, tambak, kebun, ladang, lahan kering seluas 15.000 hektar.

“Pelepasan kawasan 15.000 hektar ini bisa jadi hutan lindung atau bisa jadi di Taman Nasional,” katanya.

“Kalau pemanfaatannya sudah intensif, penggunaan lahannya sudah berbentuk pemukiman, persawahan, lahan perkebunan maka Pemkab Sigi akan mengusulkan pelepasan kawasan. Tapi, kalau pemanfaatannya belum intensif tapi ada interaksi maka skemanya adalah kehutanan sosial, dan kalau itu ditunjang dengan adat istiadat, kelembagaan masih kuat maka akan kita dorong menjadi hutan adat,” jelas Rahmat Saleh.

Eva Bande yang juga Gugus Tugas Reforma Agraria Sigi mengatakan, skema reforma agraria sudah dipresentasikan oleh Bupati Sigi Irwan Lapata beberapa waktu lalu pada rapat koordinasi antara ATR, KLHK, Kementan dan Bappenas.

“Karena Sigi yang pertama kali mengusulkan skema reforma agraria dari bawah. Sigi merespons secara total,” katanya.

Dia mengatakan, sejumlah instansi dilibatkan dalam gugus tugas reforma agraria karena program ini bukan hanya soal bagi-bagi tanah kepada masyarakat. Tapi, soal akses masyarakat terhadap hak ekonomi, teknologi, dan modal setelah tanah objek reforma agraria itu dikelola oleh masyarakat.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.