Monday, 29 May, 2017 - 08:17

Pemkot Palu Masih Kekurangan 1.423 Hektar Lahan KEK

ILUSTRASI - Pemerintah Kota Palu baru dapat membebaskan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu kurang lebih seluas 77 hektar dari total 1.500 hektar lahan yang dibutuhkan. (Grafis : Dok Metrosulawesi/ Agung Rifai)

Palu, Metrosulawesi.com - Hingga kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu baru dapat membebaskan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu kurang lebih seluas 77 hektar dari total 1.500 hektar lahan yang dibutuhkan. Lahan tersebut demi menunjang aktivitas dan penyelenggaraan KEK di wilayah Kelurahan Pantoloan Kecamatan Taweli.

"Iya, saat ini masih ada 77 hektar lahan yang sudah dibebaskan untuk mendukung kelangsungan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus," ungkap Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu Arfan, Selasa 23 Agustus 2016.

Kata dia, untuk menambah luasan lahan KEK tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Badan Pertanahan Kota Palu melakukan inventarisir lahan-lahan negara di seputaran KEK.

"Nah, saat ini untuk menambah jumlah itu, kami bersama Badan Pertanahan Kota Palu masih melakukan inventarisir tanah tanah negara, sehingga ketika nanti pores pembebasannya di lakukan tidak mengalami kendala,” jelasnya.

Menurutnya, banyak lahan di wilayah tersebut belum di kelola langsung oleh masyarakat setempat.

"Lahan yang belum diolah langsung oleh masyarakat ini kita inventarisir. Karena letak geografisnya memang tidak berada di dataran rendah," beber Arfan.

Sebelumnya, Walikota Palu Hidayat menyatakan pihaknya tak memiliki dana besar untuk membebaskan lahan KEK yang terletak di wilayah Kecamatan Tawaeli tersebut.

Dia mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palu hanya sekitar Rp250 miliar. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program Pemkot Palu sehingga tersisa Rp50 miliar.

“Rp50 miliar ini mau membebaskan lahan bagaimana? sementara program lain harus juga dibiayai,” ujar Hidayat di Palu, Selasa 26 Juli 2016.

Hidayat mengatakan pemerintah bukannya tidak ingin membayar pembebasan lahan, tetapi faktanya PAD tidak cukup untuk membayar.

“Kita jangan hanya pikir membayar atau tidak membayar, tapi logika yang ada yah seperti ini. Apakah uang Rp50 miliar mau bayar pembebasan lahan semua, kalau begitu maka tidak ada pembangunan yang terjadi,” ujarnya.

Menurut Hidayat, salah satu cara membayar pembebasan lahan, yakni investor yang melakukan pembebasan lahan sendiri. Hanya itu solusi yang terpikirkan saat ini karena Pemkot tak punya dana.

Beberapa waktu lalu, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu di Palu menggelar rapat pemantauan proses pembangunan KEK.

Saat itu, disepakati bahwa pembebasan lahan KEK akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pembebasan lahannya akan terbagi atas tiga tahap, yaitu tahap pertama seluas 100 hektare, tahap kedua 500 hektare, dan tahap ketiga 900 hektare.

Kementerian Perindustrian dalam kunjungannya ke Palu beberapa waktu lalu juga telah menyatakan siap mengucurkanRp 75 miliar untuk pembangunan jalan dalam kawasan sepanjang 2 kolimeter.

Sebagaimana diketahui, data sementara Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulteng mencatat, hingga April 2016 terdapat dua investor yang positif akan berinvestasi di dalam kawasan KEK Palu. Pertama, Shenniu Mining Indonesia yang bergerak di industri pengolahan nikel (smelter feronikel dan metalurgi), dengan perkiraan nilai investasi sebesar US$ 100 juta.

Kedua, PT Mineco Indonesia sebagai holding dari PT Maleo Putra Investama, dengan nilai investasi US$ 50 juta untuk pengadaan lahan. Holding ini akan mengajak 8 tenant untuk berinvestasi di dalam kawasan KEK Palu, dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp 100 miliar.

Diantaranya, sektor-sektor investasi 8 tenant itu terdiri dari pertama, industri besi beton dan seng. Kedua, industri makanan dan minuman kemasan. Ketiga, industri minuman beralkohol dan methanol. Keempat, smelter logam dasar dan logam mulia. Dan kelima, industri kabel.


Editor : M Yusuf BJ

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.