Saturday, 29 April, 2017 - 21:47

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Pemprov dan Pemkot Tolak Alokasikan Anggaran, Guru SMA/SMK Terancam Tak Gajian

Kepala DPPKAD Palu, Irmawati Alkaff. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pengalihan guru SMA/SMK/SLB sederajat Kota Palu menyisakan polemik. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sulteng belum siap mendanai gaji para guru tersebut, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menegaskan hanya membayar gaji guru tersebut hingga Desember 2016.

“Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen pendidikan dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Jadi untuk penggajian guru SMA/SMK/SLB, kami hanya sanggup bayarkan hingga Desember 2016,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Irmawati Alkaff di Palu, Senin, 5 Desember 2016.

Irmawati menegaskan pihaknya tidak lagi memasukkan anggaran gaji guru SMA/SMK/SLB ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2017.

“Kami sudah tidak memasukkan gaji guru ke APBD 2017,” katanya.

“Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Palu untuk membayar gaji guru tidak mengalami kenaikan di 2017. Sementara DAU tersebut kami sudah alihkan untuk pembayaran gaji pegawai negeri yang naik pangkat dan lainnya,” katanya.

Irmawati menolak jika pembiayaan gaji guru SMA/SMK/SLB dikembalikan ke Kota Palu.

“Saya tidak tahu kenapa Pemprov tidak siap membayar gaji guru itu. Seandainya Pemprov ingin Pemkot yang bayar lagi gaji guru tersebut, kami tidak bisa, karena DAU kami juga defisit,” katanya.

“Yang jelas gaji untuk guru SMA/SMK/SLB sudah tidak ada di Pemkot Palu, kami tidak memiliki kewenangan lagi untuk membayar gaji tersebut,” katanya.

Kata dia, Pemprov tidak bisa memaksakan gaji guru SMA/SMK/SLB kembali masuk di APBD Kota Palu 2017.

“APBD 2017 sebentar lagi disahkan, sekarang masih diasistensi di Pemprov. Jadi tidak bisa lagi dana gaji guru untuk dimasukkan dalam APBD 2017,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tengah Zulfakar Nasir mengatakan, gaji guru SMA/ SMK harus tetap dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota karena Pemprov tidak sanggup membayarkan gaji mereka yang mencapai Rp570 miliar.

APBD Sulteng hanya sanggup Rp220 miliar untuk gaji para PNS yang telah dialihkan dari kabupaten kota ke Pemprov.

“Kita kekurangan anggaran Rp300 miliar sekian,” kata Zulfakar Nasir kepada Metrosulawesi, Jumat pekan lalu.

Pada sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji guru-guru masih ada di kabupaten kota. Karena itu, pada saat asistensi, gubernur harus memastikan bahwa gaji PNS yang telah dialihkan statusnya menjadi PNS Pemprov, tetap dianggarkan masing-masing kabupaten/ kota dalam APBD 2017.

“Kewenangan guru SMA dan SMK dialihkan ke Pemprov, tapi membebani pembayaran gaji kepada Pemprov tidak wajar karena uangnya masih ada di DAU kabupaten kota. DAU untuk gaji guru jangan dialihkan ke tempat lain. DAU untuk gaji guru-guru, jangan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan,” tegas Zulfakar Nasir.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Alimuddin Paada juga mengungkapkan, Pemprov Sulteng membutuhkan anggaran sekitar Rp570 miliar untuk menggaji para guru dan tenaga kependidikan yang telah dialihkan ke provinsi. Sementara APBD Sulteng hanya sekitar Rp3 triliun.

Diketahui, pada Oktober lalu, sebanyak 5.861 Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten/kota resmi dialihkan menjadi PNS Pemprov Sulteng. Dari jumlah yang dialihkan tersebut, sebanyak 5.841 diantaranya adalah PNS urusan pendidikan. Pengalihan itu merupakan implementasi atas diundangkannya Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Ini menjadi kendala karena akan mempengaruhi struktur APBD Sulteng 2017. Jika gaji guru dianggarkan sebanyak itu, maka anggaran pembangunan infrastuktur akan terserap untuk menggaji guru. Sementara, pembangunan infrastuktur harus tetap berjalan,” kata Alimuddin Paada kepada Metrosulawesi, Rabu 30 November 2016.

Menurutnya, jalan keluar yang bisa ditempuh adalah dengan meminta kepada bupati dan wali kota se Sulawesi Tengah agar tetap menganggarkan gaji guru SMA dan SMK yang telah dialihkan ke Pemprov tersebut.

Meski sudah dialihkan menjadi PNS Pemprov, namun gaji mereka bisa tetap dianggarkan dalam APBD kabupaten kota.

Menurut Alimuddin, ada dua skema yang bisa dilakukan dalam penggajian guru yang telah dialihkan. Pertama, dana dari kabupaten kota diserahkan ke Pemprov untuk selanjutnya disalurkan kepada guru.

“Atau bisa juga pemerintah kabupaten kota yang langsung membayarkan gaji guru. Guru-guru ini kan mengajarnya di kabupaten kota,” katanya.

Menurut Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Sulteng ini, hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tidak melarang gaji guru yang dialihkan ke Pemprov tetap dibayarkan oleh Pemkab dan Pemkot.

“Bukan hanya Sulteng yang mengalami hal ini. Tapi, juga provinsi lain. Saya kira Pak Gubernur nanti bisa menyurat, menyampaikan kepada Bupati/ Walikota agar gaji guru tetap dianggarkan di APBD masing-masing. Nantinya APBD kabupaten kota juga kan diasistensi ke gubernur,” katanya.

Alimuddin Paada mencontohkan, Kabupaten Poso yang tetap memasukkan gaji guru SMA dan SMK dalam struktur APBD 2017, meski status PNS sudah dialihkan ke provinsi.

Menurut Alimuddin, anggaran yang tersedia yang bisa digunakan untuk gaji PNS yang dialihkan ke Pemprov hanya Rp220 miliar. Jika Pemkab dan Pemkot menganggarkan gaji guru, maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.