Friday, 20 April, 2018 - 20:20

Pemprov Sulteng Bentuk LSP-PDN

Mulyono. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng membentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN). LSP-PDN dibentuk oleh gubernur sebagai lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi pemerintahan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Sertifikasi kompetensi pemerintahan merupakan salah satu persyaratan bagi ASN untuk diangkat dalam semua jenjang jabatan. Hal itu mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap ASN yang akan dipromosikan dalam satu jabatan, wajib terlebih dahulu mengikuti Diklat Pimpemdagri dan lulus uji kompetensi,” ujar Gubernur Sulteng melalui Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Mulyono saat Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan LSP-PDN se Sulteng di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Sulteng, Senin, 26 Maret 2018.

Pembentukan LSP-PDN ini sedang dalam proses penyelesaian yang dalam waktu dekat akan disahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada BPSDM Sulteng yang diberi tanggungjawab sebagai pengelola dapat melaksanakan tugas dan fungsi LSP-PDN secara profesional, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Secara rinci, pembentukan LSP-PDN kata gubernur dimaksudkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap pejabat fungsional Polisi pamong praja, pejabat fungsional Pemadam kebakaran, pejabat fungsional pengawas pelaksanaan pemerintahan daerah dan alumni Diklat Pimpemdagri tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas.

Hal itu didasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kompetensi pemerintahan harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui tahapan pelaksanaan Diklat Pimpemdagri, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 85 tahun 2017.

“Karena itu, kepada seluruh kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM kabupaten/kota, serta sekretaris organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah provinsi, kiranya segera menindaklanjuti, dan menginformasikan ketentuan peraturan itu kepada seluruh ASN di wilayah kerjanya masing-masing,” tandas gubernur. 

 

Editor: M Yusuf Bj