Monday, 29 May, 2017 - 08:18

Pemprov Sulteng Harus Siapkan Rp5 Miliar Gaji Guru

Husna SH. (Foto : Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Husna SH, mengatakan guru dan tenaga kependidikan yang Aparatur Negeri Sipil (ASN) SMA/SMK Se-Kota Palu sebanyak 1.156 dengan total nilai nominal penggajiannya sekitar 4,1 miliar lebih yang diserahkan ke Provinsi melalui serah terima berita acara pada Oktober lalu.

“Tetapi berdasarkan perkembangan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saat ini, jumlahnya lebih dari yang telah diserahkan ke Provinsi, sekitar 1.229 guru dan tenaga kependidikan. Karena ada beberapa orang guru secara person terdaftar di SMA tetapi pembayaran gajinya di SMP, sehingga tidak kelihatan membebani SMA dalam pembayaran gaji, namun kenyataannya guru tersebut sudah di SMA,” katanya, Selasa 6 Desember 2016.

Husna menambahkan, pihaknya akan melaporkan kembali kepada pihak BKD, terkait data perubahan sesuai dengan data Dapodik sekitar 1.229 guru dan tenaga pendidik yang akan diambil ahli oleh Provinsi, untuk dibayarkan gajinya.

“Sehingga kalau diambil dari jumlah 1.229 guru dan tenaga pendidik, dan dirata-ratakan empat juta per orang, maka kurang lebih Rp5 miliar yang harus disiapkan Provinsi untuk mengakomodasi, 1.229 orang ini, untuk pembayaran gaji mereka,” terangnya.

Husna mengatakan nantinya pihaknya akan berkordinasi ke pihak BKD, terkait dengan data yang telah bergeser, karena ada beberapa guru yang mutasi masuk dan mutasi keluar. Namun ini cenderung naik berarti lebih banyak yang masuk, dan ini mungkin yang harus disingkronkan nanti dengan provinsi.

“Untuk guru dibayarkan gajinya dalam perorang itu tergatung golongannya, kalau untuk tingkat SMA sederajat, biasanya tiga jutaan, karena persyaratan guru SMA harus S1, jadi gajinya minimal tiga juta lebih, dan proses pengajiannya juga dihitung massa kerjanya,” ungkapnya.

Husna mengungkapkan untuk pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kota Palu, masih menanganinya hingga akhir 30 Desember 2016. Selanjutnya mulai 1 Januari 2017 sudah diambil ahli provinsi dalam proses pengajiannya.

“Kami berharap paling tidak yang secara hukum terjamin penggajiannya oleh negara, pegawai negeri keseluruhan tidak ada yang tercecer untuk pengalihannya ke provinsi. Demikian hal sesunguhnya dengan guru-guru honorer, yang di luar dari beban negara ini atau sumber lain, mungkin dari APBD, Honor Daerah (Honda), atau pembayaran  dari komite. Kita sangat besar harapan itu bisa diakomodir oleh Provinsi,” katanya.

Menurutnya guru honorer ini sangat dibutuhkan sekolah untuk mengajar, karena tanpa kehadiran meraka pasti ada beberapa mata pelajaran, yang tidak terpenuhi. Sebaliknya juga mereka membutuhkan untuk hadir di sekolah menyangkut kesejahteraannya, profesinya untuk menyalurkan ilmunya, jadi mereka sangat membutuhkannya.

“Semoga Provinsi bisa mengakomodir gaji guru honorer, karena sekolah sangat membutuhkan guru honorer dalam membantu, proses belajar mengajar, dengan lancar dan baik,” harapnya. 


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.