Thursday, 29 June, 2017 - 08:37

Pemprov Sulteng Tunggu Permen Soal Gaji Guru

Ardiansyah Lamasituju. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasituju menegaskan, butuh regulasi lanjutan terkait gaji guru SMA/ SMK yang telah dialihkan dari kabupaten kota ke pemerintah provinsi, khususnya terkait penggajian. Sebab, pemerintah pusat belum memberikan anggaran untuk pembayaran gaji guru ribuan SMA/SMK tahun depan.

Ardiansyah mengatakan, telah berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan terkait gaji guru SMA/SMK. Namun, belum ada kepastian dan hanya meminta bersabar.

Belum ada penjelasan apakah anggaran untuk gaji guru akan dibebankan ke kabupaten kota atau ada tambahan anggaran untuk Sulteng, khusus untuk gaji guru. Karena itu, butuh Peraturan Menteri Keuangan (Permen) yang akan menjadi petunjuk bagi Pemprov untuk gaji guru SMA/SMK.

“Kita tunggu Permen (Peraturan Menteri) dalam waktu dekat,” kata Ardiansyah Lamasituju kepada Metrosulawesi, Selasa 6 Desember 2016.

Ardiansyah Lamasituju bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se Sulawesi Tengah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng Eda Nur Ely diutus oleh Gubernur Longki Djanggola ke Jakarta khusus untuk menanyakan hal tersebut ke kementerian terkait. Mengenai jumlah guru yang dialihkan, Ardiansyah memastikan bahwa data yang ada di Kemendikbud sama dengan data di Pemprov.

Menurut Kadis, masalah ini terjadi karena dalam proses transisi dimana SMA/SMK yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten kota dialihkan ke provinsi. Namun ke depan diharapkan tak ada masalah lagi.

Mengenai dana alokasi umum (DAU) yang diterima kabupaten kota, Ardiansyah mengaku mendapat informasi dari Kemenkeu bahwa sudah tidak dianggarkan untuk guru-guru yang telah dialihkan ke Pemprov.

“Saya tidak tahu, karena menurut staf di Kemenkeu, DAU (untuk kabupaten kota) memang sudah seperti itu. DAU tidak lagi untuk penggajian guru SMA/ SMK. Mestinya, menurut pemikiran saya berapa gaji guru dibayarkan ke kabupatan kota dihitung nominalnya. Itu juga yang harus dimasukkan ke provinsi. Tapi ini tidak seperti itu,” ungkapnya.

Namun, dia menegaskan bahwa Pemprov akan intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan gaji guru SMA/SMK.

“Jangan sampai tidak bisa menerima gaji atau terlambat. Jadi, kami sudah komunikasikan satu dua hari turun penegasan,” katanya.

3.000 Guru Honorer Terancam Tidak Gajian

Sementara itu, guru honorer yang paling merasakan dampak pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen pendidikan dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi. Sekitar 3.000 guru SMA/ SMK yang berstatus honorer se Sulawesi Tengah terancam tidak menerima gaji atau intensif tahun 2017.

“Guru honorer kita ini sangat memprihatinkan. Sedangkan guru PNS saja tidak bisa digaji dengan dana yang masuk sekarang. Apalagi, guru honor yang memang tidak dimuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014,” kata Ardiansyah Lamasituju.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang intens berkomunikasi dengan kementerian terkait kejelasan tentang gaji guru honorer yang jumlahnya sekitar 3.000 orang di Sulawesi Tengah.

“Kami minta ada kebijakan baru. Kebijakan untuk bantuan tambahan dana untuk provinsi karena kasihan yang sudah mengabdi bertahun-rtahun karena pengalihan kewenangan tidak bisa terima intensif. Ini merupakan beban pemikiran sekarang,” ujarnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.