Sunday, 22 October, 2017 - 03:20

Pencairan Dana BOS SMA/SMKN Lambat Akibat Aturan Baru

Irwan Lahace. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Irwan Lahace membenarkan belum adanya pencairan anggaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) triwulan II pada SMA/SMK Negeri se Sulawesi Tengah.

Irwan mengatakan hal ini disebabkan karena adanya peraturan baru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pertangungjawaban dan mekanisme penganggaran dana BOS.

“Memang pencairan dana BOS tidak semudah itu. Bahkan di daerah lain, BOS Tw I masih ada yang belum cair, karena adanya perubahan aturan ini. Untuk itu, dalam melakukan pencairan dana BOS kami sangat berhati-hati,” kata Irwan kepada Metrosulawesi melalui ponselnya di Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017.

Irwan mengungkapkan tahun lalu, pencairan dana BOS pada SMA/SMK khusus negeri masih menggunakan sistem belanja hibah atau tidak langsung. Namun tahun ini, terjadi perubahan aturan,  dimana sekolah harus mengunakan sistem belanja langsung.

“Pencairan dana BOS Tw I di SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang beberapa waktu lalu telah cair karena menggunakan aturan lama yaitu belanja hibah. Waktu itu, sekolah sangat membutuhkan anggaran untuk melaksanakan ujian, sehingga kami didesak oleh sekolah agar dana BOS Tw I harus cair sebelum pelaksanaan ujian,” katanya.

Irwan mengatakan pencairan dana BOS Tw II masih diproses.

“Karena semua sekolah masih melakukan penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk diinput di Dinas Pendidikan Sulteng dan akan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” jelasnya. 

Ditempat lain, hal senada diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Sulteng, Nursila.

“Pembuatan RKS tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekolah harus menyusun RKS berdasarkan juknis (petunjuk teknis) dan melihat kebutuhan sekolah. Setelah itu, RKS sekolah di input lagi oleh Disdikbud Sulteng bersama dengan BPKAD. Karena RKS yang disusun oleh sekolah akan menjadi RKA di Disdikbud,” katanya.

“Dengan adanya peraturan baru ini, tentunya perubahan pasti ada pada penyusunan RKS. Saat ini sekolah masih sementara menyesuaikannya perlahan-lahan. Proses pertanggungjawaban dan pembayaran dana BOS diatur dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Dijelaskannya, SMA/SMK juga harus mengacu juknis yang telah diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Karena di juknis BOS ini juga mengatur tentang pencairan dana BOS. Maka dari itu, semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh sekolah,” katanya.

“Baru saja kami selesai menginput RKS SMA/SMKN pada minggu yang lalu, saat ini kami tinggal menunggu proses dari BPKAD,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pencairan dana BOS tidak ada sangkut pautnya dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pungutan sekolah.

“Tahun ini anggaran dana BOS melekat di Disdikbud Sulteng, setelah itu baru sekolah bisa menggunakan dana BOS tersebut. Jika sekolah sudah belanja tapi kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya,tentunya harus ada yang bertangungjawab,” katanya.
    

Editor : M Yusuf BJ    

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.