Thursday, 20 September, 2018 - 02:33

Pendaftar Bacaleg DPRD Sulteng Masih Nihil

RAKOR - KPU Sulteng menggelar pertemuan dengan sejumlah instansi membahas berkaitan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD, di Kantor KPU Sulteng, Jumat 6 Juli 2018. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Memasuki hari ketiga, belum ada satupun partai politik (parpol) yang mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Sulteng ke KPU Sulawesi Tengah. Sampai saat ini, parpol peserta Pemilu 2019 masih sebatas mencari informasi dan berkoordinasi dengan kelompok kerja (Pokja) KPU Sulteng.

“Sampai hari ini, belum ada parpol yang mendaftarkan bakal calegnya,” kata Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming kepada Metrosulawesi, Jumat 6 Juli 2018.

Pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sudah dibuka sejak Rabu 4 Juli 2018. Pendaftaran akan dibuka sampai 17 Juli mendatang. Bakal caleg mendaftar ke parpol, kemudian masing-masing parpol mendaftarkan calonnya ke KPU sesuai tingkatan masing-masing. Caleg DPRD kabupaten kota mendaftar ke KPU kabupaten kota, caleg DPRD provinsi mendaftar ke KPU provinsi, dan caleg DPR RI ke KPU RI.

“Tapi parpol yang datang berkoordinasi di sini sudah banyak. Kalau pengalaman kemarin-kemarin, biasanya empat atau lima hari sebelum penutupan baru mulai datang mendaftar, dan puncaknya biasanya satu atau dua hari sebelum penutupan pendaftaran,” kata Tanwir Lamaming.

Sementara itu, KPU Sulteng menggelar pertemuan dengan sejumlah instansi membahas berkaitan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan DPD.

Instansi terkait dalam pertemuan itu di antaranya Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pertemuan digelar di Kantor KPU Sulteng, Jalan S Parman Palu, Jumat 6 Juli 2018.

“Pertemuan ini diinisiasi oleh KPU Sulteng dalam rangka berkoordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan masa pendaftaran calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, maupun DPD,” kata Anggota KPU Sulteng, Sahran Raden.

Dia mengatakan, pertemuan ini untuk kesepahaman bersama terkait berbagai dokumen sebagai syarat pencalonan. Rapat koordinasi membahas yang lebih teknis misalnya tentang kewenangan, proses, dan prosedur surat keterangan tidak pernah dipidana.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemenag Sulteng dilibatkan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan legalisasi ijazah sebagai syarat bagi bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD.

“Ini sebenarnya forum koodinasi untuk menyatukan persepsi kita berkaitan dengan keabsahan suatu dokumen dalam persyaratan calon,” jelas Sahran Raden.

Diketahui, ada beberapa syarat bakal calon yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 ada beberapa syarat bagi bakal calon.

“Misalnya, pada pasal 7 syaratnya calon yang diajukan oleh parpol bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” katanya.

Selain itu, partai politik yang ingin mendaftarkan calegnya harus mengisi pakta integritas, sebagai salah satu syarat pendaftaran.