Monday, 19 February, 2018 - 10:13

Penduduk Miskin Sulteng Tertinggi Kedua di Sulawesi

Moh Masykur. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Dalam satu tahun, lebih dari 10 ribu warga Sulawesi Tengah jatuh miskin atau dengan kata lain pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase orang miskin baru di provinsi yang kaya sumber daya alam ini sampai pada September 2017 terjebak di 14,22 persen dari jumlah penduduk.

Data tersebut kontradiksi atau tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulteng pada triwulan III 2017 yang cukup tinggi mencapai 8,68% (yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah merilis data terbaru tentang angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang mengalami peningkatan sejak 2015.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Pada September 2017, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai 423,27 ribu orang atau 14,22 persen.

“Bertambah sebesar 5,41 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 417,87 ribu orang (14,14 persen),” demikian data yang dirilis BPS Sulawesi Tengah dikutip Metrosulawesi dari situs resminya, Selasa 23 Januari 2018.

Jumlah orang miskin di Sulteng adalah yang tertinggi kedua di Sulawesi setelah Sulawesi Selatan dan 14,22 persen adalah yang tertinggi kedua setelah Gorontalo. Bahkan, jika dibandingkan dengan September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah ini sampai September 2017 bertambah sebanyak 10,12 ribu orang.

Bukan hanya itu, pada periode Maret-September 2017, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk miskin bukan hanya di perdesaan, tapi juga di perkotaan.

“Selama periode Maret–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,57 ribu orang (dari 77,98 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 81,56 ribu orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan juga naik sebanyak 1,84 ribu  orang  (dari  339,88 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 341,72 ribu orang pada September 2017).”

Padahal, pada tahun 2017 Sulawesi Tengah telah diguyur dengan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1,43 triliun. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga meningkat dari 3,29% pada Agustus 2016 menjadi 3,81% pada periode Agustus 2017.

Secara spasial, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Palu 6,56%, diikuti dengan Kabupaten Sigi 5,29% dan Kabupaten Buol 4,4%. Tapi fakta yang mengejutkan sebagaimana dirilis Bank Indonesia Perwakilan Sulteng adalah pengangguran di Morowali yang meningkat menjadi 2,27 persen pada Agustus 2017.

“Fakta ini disayangkan mengingat pesatnya pertumbuhan industri di Morowali,” demikian dikutip dalam laporan BI Perwakilan Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada sebuah kesempatan berjanji menggalakkan sektor pertanian, peternakan dan pariwisata di daerah yang dipimpinnya ini. Sektor-sektor tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya karena faktor nikel, gas dan sebagainya, kami lagi-lagi menggenjot sektor-sektor yang lain untuk ikut berkontribusi dalam pertumbuhan itu,” ungkap Gubernur Sulteng Longki Djanggola kepada wartawan akhir tahun lalu.

Ubah Pendekatan

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2017 mencapai 8,68 persen (yoy). Namun, pada saat yang bersamaan angka kemiskinan juga meningkat menjadi 423,27 ribu orang atau 14,22 persen.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Masykur menyatakan prihatin dengan peningkatan angka kemiskinan sebagaimana yang dirilis BPS Sulteng. Menurutnya, pendekatan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus segera diubah. Jika selama ini semata-mata melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, maka ke depan harus ada solusi yang ril.

Pertumbuhan ekonomi bisa saja tinggi seperti yang terjadi pada triwulan III 2017 yang mencapai 8,68 persen, tapi tidak berkolerasi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Buktinya, persentase orang miskin juga meningkat.

“Banyak program yang dibikin tapi tidak menghasilkan dampak. Artinya hanya mengejar angka-angka, tapi tidak memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Masykur saat dimintai tanggapan terkait peningkatan angka kemiskinan di Sulteng, Selasa 23 Januari 2018.

Menurutnya, Pemprov Sulteng harus mencarikan jalan yang jitu untuk menekan angka kemiskinan di daerah ini.

“Tidak bisa lagi pendekatan diandalkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena daerah yang dibangga-banggakan daerah industrialisasi menghasilkan pertumbuhan yang tinggi misalnya Morowali dan Banggai. Tapi kalau dikaji lebih jauh di luar dua daerah ini, ketimpangan akan tampak sekali. Ini yang jadi masalah, paradigma pembangunan harus diubah oleh Pemprov Sulteng sehingga output dari anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan lebih konkret berdampak di masyarakat,” saran Masykur yang Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng.

Masykur mengatakan, massifnya sektor pertambangan di daerah ini seharusnya memberikan keuntungan pada sektor pertanian. Sayangnya, kata dia potensi itu belum disentuh oleh pemerintah daerah dan melakukan intervensi.

Masykur menyarankan kepada pemerintah daerah agar melakukan koneksitas antara sektor industri dengan pertanian, misalnya di dua kabupaten yakni Morowali dan Banggai sebagai kawasan industri.

“Peluang untuk mendorong sektor pertanian ini lebih terbuka. Mestinya ada campur tangan pemerintah mengkoneksikan antara sektor pertanian dengan keberadaan industri,” kata Masykur.

Dia mencontohkan, kebutuhan sektor industri terhadap produk pertanian cukup tinggi.

“Tapi kalau dicek, pasokan hasil bumi Sulteng ke dua daerah itu (Morowali dan Banggai) kecil. Pasokan sayur mayur, buah-buahan justru dipasok dari luar. Jadi harus ada intervensi agar bagaimana Pemda menumbuhkan badan usaha milik daerah atau koperasi di tingkat masyarakat agar menjadi pihak yang bisa mensuplai bahan makanan,” kata Masykur.

“Ini yang tidak kelihatan. Seolah-olah ini berjalan tanpa ada campur tangan negara di sana. Bahwa kebutuhan bahan makanan di daerah industri tidak bisa atur sepenuhnya, tapi, kita punya hak untuk memasok hasil bumi Sulteng ke sana,” sesalnya.

Menurutnya, mayoritas masyarakat Sulteng hidup di sektor pertanian.

“Tapi hasil pertanian susah mendapatkan pangsa pasar yang bagus dan terjamin,” ujarnya.

Sumber pendapatan lainnya yang bisa digarap dari sektor industri adalah participating interest (PI) 10 persen untuk industri gas alam di Kabupaten Banggai. Pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Berbeda dengan Sulteng, provinsi lain justru telah menikmati PI 10 persen tersebut.

Masykur mengatakan, saat ini DPRD Sulawesi Tengah sedang menggodok lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut dari PP 35/ 2004 dan Permen ESDM 37/2016 tersebut. Jika pembahasan Perda yang merupakan inisiatif DPRD itu berjalan mulus, maka nantinya akan dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus menangani PI 10 persen dari industri gas di Sulteng. Bukan hanya Banggai, tapi kabupaten lain yang ke depan akan memiliki tambang gas. Jika PI 10 persen berhasil diterapkan, maka akan menjadi keuntungan besar bagi masyarakat di provinsi ini.

“Kami sedang mendorong percepatan regulasinya,” kata Masykur.


Editor: Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.