Thursday, 20 September, 2018 - 20:29

Penerimaan Siswa Baru, Walikota Palu Diminta Tindak Tegas Pelaku Pungli

Syamsu Alam. (Foto : Niko/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Legislator DPRD Palu mewanti-wanti pihak sekolah dan para guru untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) saat Penerimaan Siswa Baru tahun 2016. Setiap tahun, aksi pungli ini sering dikeluhkan para orangtua saat mendaftarkan anaknya di SD, SMP atau pun SMA.

Ketua  Komisi A DPRD Kota Palu Syamsu Alam, Rabu 22 Juni 2016 meminta Walikota dan Kepala  Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palu untuk menindak tegas oknum guru bila ada yang melakukan pungutan di luar aturan.

"Kita tidak ingin ada pungutan yang mengatasnamakan pribadi dilakukan oknum di sekolah tanpa ada regulasi yang jelas. Bila ini terjadi ketika penerimaan siswa baru, kami minta segera dilaporkan. Walikota dan Disdik harus memberi tindakan tegas, dipindahkan atau hukuman lainnya," katanya.

Pungli yang dimaksud, kata Syamsul, seperti biaya uang seragam sekolah yang merupakan kebutuhan bagi siswa.

“Meskipun seragam wajib, pihak sekolah tidak boleh memaksakan orangtua murid untuk membelinya di sekolah,” ungkapnya.

Syamsul mengatakan pihaknya akan terus memantau proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah. Kata dia, pemantauan perlu dilakukan, pihaknya banyak menerima keluhan orang tua siswa terkait pungutan biaya masuk sekolah dan adanya titipan.

Lanjutnya, yang sering menjadi keluhan adalah biaya masuk sekolah sudah dipatok sejak awal tanpa alasan jelas. Dalihnya telah ada kesepakatan komite sekolah. Padahal, menurut Syamsul pungutan-pungutan tersebut sangat memberatkan orang tua siswa.

"Prinsip kami pendidikan harus terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai ada pungutan-pungutan yang memberatkan orang tua siswa,” tegasnya.

Politisi Nasdem ini mengatakan, mengacu pada penerimaan peserta didik baru tahun sebelumnya, potensi pungutan sekolah bisa mencapai ratusan juta rupiah di setiap sekolah.

Syamsul menjelaskan potensi besar nilai tersebut didapat sekolah dari kutipan kepada setiap orang tua peserta didik yang nilainya antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta.

Bahkan pascaproses penerimaan peserta didik baru, kata Syamsul, budaya pungutan juga masih terjadi, berupa bisnis baju seragam, buku, meja, dan bangku sekolah. Padahal, di sekolah-sekolah negeri, kata dia, untuk mobiler sekolah sudah diadakan melalui dana dari pemerintah daerah.


Editor : Syamsu Rizal