Saturday, 25 February, 2017 - 21:57

Pengamat: Calon Wagub Sulteng Harus Bebas Agenda Politik

Dr H Slamet Riadi Cante. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pengamat Politik Universitas Tadulako Dr H Slamet Riadi Cante mengatakan calon pengganti Wakil Gubernur Sulteng almarhum H Sudarto sebaiknya dipilih bebas dari agenda politik, atau berasal dari kalangan profesional seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping Gubernur Sulteng H Longki Djanggola.

“Memang sudah seharusnya pak gubernur memikirkan calon pendampingnya, karena posisi wakil gubernur sangat berperan membantu dan meringankan tugas gubernur,” ujar Slamet di Palu belum lama ini.

Kata dia, di Sulteng cukup banyak sosok potensial yang bisa mengemban amanah sebagai Wagub Sulteng. Meskipun tidak akan ada yang persis sama dengan loyalitas dan kepemimpinan almarhum Sudarto, tapi setidaknya bisa mendekati.

Dekan FISIP Untad ini menyebutkan sosok yang dimaksud yakni jajaran PNS Pemprov seperti Staf Ahli Gubernur, Asisten dan beberapa Kepala Dinas.

Dilanjutkannya, dengan kalangan profesional menempati  posisi Wagub, tentu akan berkorelasi dengan hasil kinerja. Sebab Slamet yakin, kalangan profesional sudah  terbiasa melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan begitu tidak butuh waktu lagi untuk menyesuaikan dengan tugas yang diberikan gubernur.

Meskipun demikian,  kata Slamet, Gubernur menjadi salah satu tokoh penentu dalam memilih pengganti Wagub Sulteng. Dituturkannya, dengan terjalinnya hubungan baik yang selama ini dilakukan Gubernur bersama partai pengusung pasangan Longki-Sudarto yakni Gerindra, PAN, PKB dan PPP akan memudahkan kesepakatan figur yang diusulkan Gubernur Longki.

“Tentu ada peranan dari partai koalisi pendukung juga untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping Longki. Baik yang berasal dari kalangan politisi, maupun dari kalangan profesional. Tapi tetap penentunya partai pengusung, karena mereka yang punya hak mengusulkan dan memutuskan,” tutur Slamet.

Ditambahkan Slamet,  apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak diatur mekanisme yang seharusnya dilakukan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pergantian Wakil Kepala Daerah jika mengalami kendala atau meninggal dunia. Namun berbeda halnya ketika sosok Kepala Daerah tidak bisa lagi melanjutkan tampuk kepemimpinan, maka secara otomatis akan diserahkan ke wakilnya.

“Tapi saya memperkirakan peran Kementerian Dalam Negeri kemungkinan akan ikut memberikan andil atas usulan calon pengganti yang dimasukkan Gubernur. Pastinya usulan dari Gubernur Longki itu sudah terlebih dahulu melalui proses bersama-sama dengan pihak partai pengusung,” tandasnya.


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Bintang Delapan