Thursday, 16 August, 2018 - 20:07

Pengangkatan Kepala UPP Donggala Diprotes, Masyarakat Kecewa dan Menolak

Ketua Komisi I DPRD Donggala, Abu Bakar Aljufrie. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.com – Sejumlah kalangan masyarakat dan anggota DPRD Donggala merasa kecewa dengan penunjukan Agustinus sebagai Kepala Unit pengelolaan Pelabuhan (KUPP) Donggala.

"Penunjukan Agustinus yang nota bene adalah petugas kesahabandaran asal Parigi Moutong ini kuat tendensi kepentingan," ungkap ketua Komisi I DPRD Donggala, Abu Bakar Aljufrie, Sabtu pekan lalu.

Dia mewakili lembaganya mengatakan, bahwa usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Donggala, dan DPRD adalah orang yang memang telah mengetahui seluk beluk pelabuhan Donggala, dan dari lembaga vertikal karena mengabdi sudah lama di kesyahbandaran Pantoloan, serta mampu berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat otoritas kepelabuhanan dan masyarakat umum di Banawa.

Bahkan lanjut Abu, hal ini disampaikan langsung dihadapan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Laut di Jakarta, dan mendapat respon. Namun yang diusulkan tersebut tidak dilantik, muncul nama baru yang tidak dikenal dan merasa sebagai pejuang kesiangan atas berubahnya status pelabuhan Donggala menjadi KUPP.

Pihaknya dengan keras menolak Kepala UPP Pelabuhan Donggala yang dilantik belum lama ini, disebabkan tidak melalui makinisme pengusulan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KSOP Pantoloan. 

Dan secara tegas masyarakat Banawa tidak menyetujui aparatur kesahbandaran Donggala itu dipimpin oleh orang luar.

Dikatakan Abu, ada alasan mengapa orang yang telah diusulkan oleh pemerintah, DPRD bahkan dari lembaganya sendiri dalam hal ini Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan, atas nama Almubin SH, MH. Ini merupakan salah satu yang memperjuangkan sehingga status pelabuhan Donggala berubah menjadi UPP, dan banyak membatu pemerintah kabupaten Donggala, serta Komisi I dalam melakukan komunikasi memberikan data informasi dengan pihak terkait saat masih berjuang agar pelabuhan Donggala berubah status dari Wilker menjadi UPP.

“Makanya kami menolak keras kepala UPP yang telah dilantik tersebut,” ujarnya.

Bayangkan saja, kata Dia, ada tiga lembaga yang dicoreng harga dirinya oleh instansi vertikal tersebut, karena telah mengeluarkan surat rekomendasi pengusulan. 

Tiga lembaga yang mengeluarkan surat rekomendasi pengusulan masing-masing, surat rekomendasi dikeluarkan oleh Pemkab Donggala yang ditandatangani oleh Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa SH, rekomendasi Ketua DPRD Donggala ditanda tangani oleh ketua, dan kepala KSOP Pantoloan, kesemuanya merupakan rekomendasi yang mengusulkan atas nama Almubin SH MH, sebagai calon Kepala UPP Donggala.

“Ternyata ada yang melakukan maneuver dan berkonspirasi mengusulkan nama lain dengan diam-diam. Akan tetapi kami secara kelembagaan menolak keras karena merasa tidak menghargai lembaga di daerah,” cetusnya.

 

Editor : Subandi Arya